Yandri Soeyono

Home » Posts filed under Opini

Asep Mulyana, Peneliti, tinggal di Kota Banjar.

Oleh Asep Mulyana Peneliti, tinggal di Kota Banjar, Jawa Barat Pada Desember 2010 lalu, saya menghadiri rapat orangtua siswa dengan pihak sekolah di sebuah SD di Kota Banjar. Pada pertemuan itu dibahas peraturan disiplin baru bagi siswa. Peraturan itu berisi puluhan larangan bagi siswa, mulai dari larangan makan sambil berjalan sampai larangan berbuat sesuatu yang dianggap melecehkan seksual. Di samping itu, aturan baru itu dibuat amat rinci dengan memuat skor pelanggaran yang bervariasi untuk menentukan sanksi yang dijatuhkan. Dalam pandangan saya, filosofi peraturan itu berangkat dari ketidakpercayaan (distrust) kepada siswa dan mengasumsikan bahwa siswa punya potensi destruktif dan, oleh karena itu, harus diatur sejumlah larangan dan sanksi yang diharapkan mampu membatasi siswa melakukan perbuatan yang dianggap negatif. Dasar filosofi aturan sekolah ini mirip dengan hampir semua aturan di negeri ini, di semua level, baik perusahaan, birokrasi, maupun peraturan pemerintah di mana ketidakpercayaan dan kecurigaan kepada pekerja, pegawai, atau masyarakat menjadi roh yang dominan. Bagi saya, peraturan untuk membangun kondisi yang baik dan positif di sekolah harus mulai dari cara kita membangun trust (kepercayaan) dengan pikiran positif tentang subjek yang akan kita atur. Saya percaya bahwa pikiran positif akan menarik orang, momentum, dan peristiwa yang positif pula. Oleh karena itu, landasan filosofis aturan disiplin baru di sekolah itu harus dirombak ulang sedemikian rupa sehingga aturan itu disemangati oleh kepercayaan (trust) kepada anak. Aturan itu seharusnya disusun dengan kerangka berpikir yang positif (husnudzon) dimana anak dipandang sebagai entitas yang memiliki potensi untuk berbuat baik dan bertindak positif. Sebagai ilustrasi, saya meminjam perspektif hypnoterapi untuk menjelaskan hal ini. Menurut perspektif ini, output pikiran sadar yang mendorong perilaku kita sehari-hari dituntun oleh apa yang mengendap dalam pikiran bawah sadar. Adapun pikiran bawah sadar ditentukan oleh input yang kita cerna sehari-hari dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, kalau kita meng-input hal-hal positif dalam pikiran bawah sadar, maka output (sikap, kata, dan perbuatan) sadar kita akan terdorong ke arah yang positif. Demikian pula sebaliknya. Jika aturan yang baru itu berniat menegakkan kebaikan di sekolah, maka aturan yang dibuat bukanlah menyusun sejumlah perbuatan negatif yang tidak boleh dilakukan, tetapi merumuskan sejumlah sikap, kata, dan perbuatan positif, lalu mendorong siswa untuk membaca, menghayati, dan mempraktikkan aturan positif itu dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Pemberian reward menjadi instrumen penting untuk membangun ketaatan dalam pengamalan peraturan sekolah tersebut. Model aturan semacam ini mampu merangsang siswa untuk selalu bersikap, berkata, dan berbuat dalam konteks kebaikan yang diatur sekolah. Pada bagian lain, masih menurut perspektif hypnoterapi, pikiran bawah sadar kita, termasuk anak-anak kita, tidak dapat menangkap kalimat negatif yang ditandai kata "tidak" atau "dilarang". Kita ambil contoh aturan "Tidak Boleh Membuang Sampah Sembarangan", maka pikiran bawah sadar kita tidak akan menangkapkan kata "Tidak" sebagai penanda kalimat negatif. Pikiran bawah sadar kita hanya akan menangkap kalimat positif, sehingga larangan itu akan ditangkap pikiran bawah sadar kita sebagai "Boleh Membuang Sampah Sembarangan". Perspektif hypnoterapi itu mengonfirmasi kenyataan masyarakat kita yang doyan membuang sampah sembarangan meskipun tak kurang tulisan larangan membuang sampah terpampang di banyak penjuru. Aturan yang baik, menurut kacamata hypnoterapi, harus dibentuk dalam kalimat positif, sehingga langsung dapat diterima alam bawah sadar kita, misalnya "Terima kasih Anda sudah membuang sampah pada tempatnya". Menurut saya, sekolah tak perlu membuat aturan pelarangan secara tertulis. Perbuatan negatif yang mungkin dilakukan anak sebaiknya diatur secara tidak tertulis (konvensi) untuk menghindari tumpang-tindih atau berlebih-lebihan (redundant). Konvensi tetap dapat menjangkau pemberlakuan aturan sejauh pihak sekolah tanggap untuk menegakkan konvensi tersebut dengan sejumlah sanksi moral yang mengedukasi anak. Model pengaturan disiplin dan larangan dalam bentuk konvensi semacam ini sudah dipraktikkan di Pesantren Modern Gontor selama puluhan tahun. Syukurlah pihak sekolah menyambut baik masukan saya dengan mendekonstruksi aturan itu. Pihak sekolah lalu menghapus peraturan disiplin tersebut dan menggantinya dengan aturan baru yang dilandasi trust kepada siswa. * Ditulis di Kota Banjar pada 7 Juli 2011, dimuat di Koran Harapan Rakyat (harapanrakyat.com), terbit di Banjar, Ciamis, dan Pangandaran

Tentang Asep Mulyana:
Asep Mulyana merampungkan pendidikan S1 pada Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada (UGM). Semasa mahasiswa, ia bergiat di Majalah Mahasiswa Balairung UGM. Setelah lulus kuliah, ia bekerja di beberapa media dan lembaga riset media. Sejak 2006 - sekarang, Asep bekerja sebagai peneliti di Komnas HAM. Pada 2008 ia mengikuti International Human Rights Training Programme (IHRTP) di Kanada. Pada tahun yang sama, Asep mendapatkan beasiswa dari NORAD’s Programme for Master Studies (NOMA) Scholarship untuk melanjutkan studi pada Program S2 HAM dan Demokrasi di UGM dan University of Oslo, Norwegia. Pada Juni 2015 Asep juga mengikuti Leadership Programme di John Hopkins University, Amerika Serikat. Asep Mulyana dapat dihubungi via e-mail: asepmulyana02@gmail.com

Hubungan Asep Mulyana dengan Saya:
Kang Asep, begitu sapaan saya terhadap beliau, adalah salah satu penghuni Asrama Dharmaputera, Universitas Gadjah Mada, saat mengarungi masa kuliah S1 dulu. Kebetulan, saya pun salah satu warga dari asrama tersebut. Saya pribadi banyak belajar dari beliau. Setelah sekian tahun tak pernah bertemu, kemajuan teknologi mempertemukan kami dalam grup salah satu media sosial. Dan masih, saya masih belajar dari beliau, terutama belajar cara menulis yang baik dengan membaca tulisan-tulisan beliau. Berharap, bisa segera ngopi bareng di salah satu tempat asik di bumi ini. Yandri Soeyono 8:16 AM Indonesia

Membangun Trust Dalam Peraturan Kita

8:16 AM

Salah satu Spot Selfie di Pinusan Kragilan

Ramadhan 1438 H merupakan momen penting bagi keluarga kecilku, karena inilah mudik pertama kami, alhamdulillah..

Cukup jauh perjalanan yang kami tempuh, karena menggunakan Kapal Putih (kapalnya Pelni, red) dari Tual hingga ke Jakarta (selama 5 hari), dilanjutkan menggunakan bis ke Magelang. Akibatnya, tak dapat dipungkiri, kami kelelahan! Bukan sekedar istirahat 1-2 hari, tidak, kami butuh lebih dari itu. Hampir 3 minggu kami tidak bepergian ke luar dari sekitaran rumah.

Alhamdulillah, tanggal 21 Juni 2017, bertepatan dengan Wedding Anniversary kami, berkunjunglah kami ke suatu desa kecil di daerah Pakis. Daerah ini sangaaaat dingin, entah berada di ketinggian berapa mdpl. Namanya, Pinusan Kragilan.

Banyak ketakjuban yang diberikan kepada kami, khususnya saya. Saya merupakan penikmat keindahan alam. Namun di desa ini, kami mendapatkan lebih dari itu. Mungkin ini hal biasa bagi mereka, tapi tidak bagi saya. Betapa suatu daerah yang cukup sulit dijangkau, dengan cuaca yang cukup ekstrim, dapat mereka rubah dan manfaatkan menjadi lahan hidup bagi penduduk desa itu sendiri.

Spot Selfie Buatan

Butuh keberanian untuk berfoto di sini.

Begitu banyak spot untuk berfoto-ria yang mereka tawarkan kepada kami, para pengunjung. Dan terdapat juga begitu banyak spot buatan, selain dari keindahan alam itu sendiri, baik yang gratis maupun berbayar. Ada yang berlatarkan teduhnya hutan pinus, ada pula yang menawarkan pemandangan dari ketinggian. Spot berbayar itupun tidak mahal, Rp.5000 untuk 1 orang. Dapat berfoto sepuasnya di spot tersebut. Eittsss, lupa bawa kamera? Jangan takut, karena banyak fotografer yang menawarkan jasanya di sini. Tidak mahal, Rp.2500 untuk 5 jepretan, hehe...

Spot unik di Pinusan Kragilan

Belum selesai di situ, masih ada ketakjuban lainnya. Di desa tersebut juga dijual beberapa jenis sayuran. Segarrrrr dan murahhhhhh.. Misal ya, brokoli itu dijual Rp.10.000/kg dan labu siam dijual Rp.5000/kg. Wooowww, ini luar biasa. Maklum, harap dingat bahwa kami adalah pendatang.

Selain itu, biaya masuk Pinusan Kragilan juga murahhhh. Hanya Rp.3000/motor. Jadi sebenarnya biaya ini hanyalah biaya parkir di Pinusan ini. Hummmm, kenikmatan yang bertubi-tubi. Toilet dan tempat parkirnya aman, nyaman dan mantap. Selain itu, banyak juga penjual makanan di sekitarnya. Berhubung kami datang saat sedang berpuasa, maka tak sempat untuk mengeksplor makanan di sini,baik harga maupun rasanya. Tapi sekilas, nampak sangat menggiurkan, karena kehangatan dari kepulan asap yang tersembul di balik mangkok itu sangat pas dengan kondisi dingin yang menyejukkan ini.

Pendidikan Kreatifitas

Melihat suatu ide yang tersalurkan menjadi beberapa karya membuat saya terkagum. Kreatifitas, inovasi, dan hal-hal baru lainnya memang menarik dan juga menggiurkan. Berapa banyak rupiah yang berputar di desa itu per harinya? Wow, luar biasa. Berapa banyak warga desa yang ikut ambil bagian dalam kerja bersama tersebut? Menakjubkan.

Alam kita begitu indah. Keindahannya itu unik, tak bisa dibandingkan antara satu daerah dengan lainnya. Keunikan ini yang baiknya digali dan dikembangkan untuk warga daerah itu sendiri. Ini hanyalah salah satu contoh. Masih banyak contoh daerah lainnya yang bisa menggerakkan warganya sendiri dengan mengembangkan potensi lokal yang ada. Kata kunci dari ini adalah kreatifitas.

Zaman sekarang dan yang akan datang adalah zamannya beradu kreatifitas. Kita tidak perlu bersombong-ria secara berlebihan jika putera-puteri kita bisa juara olimpiade Matematika, mendapat peringkat 1 di sekolah, atau lolos menjadi perwakilan sekolah dalam cerdas cermat. Yang layak dibanggakan adalah ketika dengan ilmu yang mereka miliki itu dapat menghasilkan karya yang bermanfaat bagi orang lain, apalagi yang bermanfaat bagi orang banyak. Bukan sekedar PRESTASI!

Beberapa pakar membedakan antara kreatifitas dan inovasi. Inovasi merupakan produk dari kreatifitas. Sedangkan kreatifitas itu sendiri berada pada ranah kognitif. Mari kita sebut saja 'berpikir kreatif' untuk membedakannya dengan suatu inovasi. Dan dalam postingan kali ini, saya ingin membicarakan tentang berpikir kreatif tersebut. Berpikir kreatif merupakan langkah awal untuk menghasilkan inovasi.

Dalam sistem pendidikan kita sekarang ini, manusia kreatif merupakan salah satu tujuan diselenggarakannya Pendidikan Nasional. Hal ini sejalan dengan trend global yang menyatakan bahwa salah satu kompetensi/keterampilan penting yang wajib dimiliki pada abad 21 adalah keterampilan berpikir kreatif. Sehingga, tidak salah jika pemerintah kita pun mengharapkan hal yang sama terhadap anak bangsanya, dan tiap-tiap pendidik (dalam hal ini yang saya maksud adalah Guru di sekolah) memiliki TANGGUNG JAWAB untuk memastikan hal tersebut dapat terjadi.

Kenyataannya, pemikiran terhadap berpikir kreatif tersebut hanya pada hasil/tujuan yang diharapkan. Belum ada blue print yang detail dan teknis bagaimana hal itu bisa terjadi. Yang saya maksud adalah: bagaimana caranya agar para peserta didik kita bisa berpikir kreatif saat belajar Sejarah? Apa yang harus dilakukan para Guru Biologi agar peserta didiknya bisa berpikir kreatif? Bahan ajar seperti apa yang diperlukan Guru Matematika agar peserta didiknya bisa berpikir kreatif? Pertanyaan seperti apa yang harus digunakan Guru Agama hingga mampu merangsang kemampuan berpikir kreatif peserta ddiknya? Apa peran Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan untuk memastikan para peserta didik di sekolahnya memiliki keterampilan berpikir kreatif?
Nampaknya, pertanyaan-pertanyaan tersebut diserahkan kembali ke Guru untuk mencari tahu jawabnya serta mengaplikasikannya di kelas.

Berdasarkan hal di atas, saya memiliki hanya sedikit ke-optimisan bahwa lulusan dari pendidikan dasar dan menengah memiliki keterampilan berpikir kreatif sebagai akibat dari pembelajaran di sekolah.

Adanya Pendidikan Kreatifitas bagi para Guru, mungkin merupakan suatu solusi. Ini diberikan kepada para calon Guru dan juga kepada Guru yang sudah aktif mengajar, dan disesuaikan dengan bidang ajarnya. Kreatifitas dalam pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang mampu berpikir kreatif jangan sekedar menjadi materi sisipan yang disisipkan ke materi ajar lainnya. Dia harus berdiri sendiri agar dibahas, dipelajari, diteliti secara lebih mendalam.
Berharap, dapat diaplikasikan secara nyata. Yandri Soeyono 5:05 AM Indonesia

Pendidikan Kreatifitas, Refleksi Perjalanan ke Pinusan Kragilan

5:05 AM

Penolakan/reposisi terhadap Ujian Nasional semakin santer terdengar, terutama saat menjelang dilaksanakannya Ujian Nasional. Berbagai contoh bentuk penilaian kelulusan dari beberapa negara, teori-teori dari beberapa pakar, gejala dan akibat yang ditimbulkan dari Ujian Nasional, menyebabkan penolakan maupun permintaan reposisi terhadap Ujian Nasional pun semakin terlihat keniscayaannya. Namun, begitu besarkah dampak negatif dari Ujian Nasional ini? Jika benar demikian adanya, mengapa Pemerintah maupun ahli-ahli pendidikan di Kementrian terkait tidak meng-iya-kan penolakan ini?

Evaluasi terhadap pembelajaran dan ketercapaian kompetensi siswa dalam bentuk ujian akhir telah dilaksanakan sejak tahun 1965 dengan beberapa kali perubahan nama. Diawali dengan sebutan Ujian Negara, Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional, hingga Ujian Nasional sekarang ini. Pada tahun 2005, mulai diberlakukan nilai minimal kelulusan pada Ujian Akhir Nasional. Sejak saat itu, semakin marak bentuk penolakan, istighosah, doa bersama, ritual tahunan lainnya, eksloitasi kecurangan dan ketidak-jujuran, dan bentuk lainnya. Tidak ada yang salah dengan melakukan doa dan ibadah bersama lainnya dalam rangka menghadapi Ujian Nasional, namun jika pelaksanaannya karena ketakutan terhadap UN, dan tetap dibarengi dengan ketidak-jujuran secara berjamaah pada pelaksanaan UN, maka ibadah tersebut menjadi sia-sia dan tidak bermakna. Bahkan akan semakin menyudutkan UN sebagai penyebab utama dari segala dampak yang ada.

Bentuk Tes Pilihan Ganda adalah yang terbaik (?)

Tujuan utama dari suatu penilaian/evaluasi dari suatu proses pembelajaran adalah memperoleh data yang valid, reliable, dan berguna tentang perkembangan peserta didik (Miller, 2009). Diperlukan penentuan terhadap kompetensi apa yang akan diukur juga bagaimana cara mengukur dan menilainya. Bentuk tes pilihan ganda yang digunakan pada Ujian Nasional merupakan salah satu bentuk tes objektif. Dikatakan objektif karena memiliki satu jawaban yang benar atau yang terbaik sehingga penilaian pada bentuk tes ini didasarkan pada objektifitas hasil kerja peserta tes. Berbeda dengan bentuk tes non-objektif, seperti uraian bebas dan unjuk kinerja yang tidak memiliki satu jawaban yang paling benar sehingga penilaian terhadap bentuk tes ini memungkinkan subjektifitas yang tinggi dari yang menilai (penyekor).

Selain pilihan ganda, ada beberapa contoh lain dari jenis tes objektif, misal benar-salah, mencocokkan, melengkapi dan uraian singkat. Dibandingkan dengan tes objektif lain, pilihan ganda memiliki beberapa kelebihan, antara lain (Miller, 2009) :

1. Adanya alternatif jawaban membuat ambiguitas dan ketidakjelasan seperti yang biasa muncul pada tes jawab singkat dapat dihindari.

2. Dibandingkan dengan tes benar-salah, tes pilihan ganda membuat siswa harus tahu jawaban yang benar (bukan hanya sekedar tahu yang salah tanpa tahu kebenarannya).

3. Memungkinkan kita untuk mengukur kemampuan pemahaman siswa (dengan menanyakan tentang alasan terbaik, metode terbaik, maupun interpretasi terbaik).

4. Item soal dianggap lebih reliabel dibanding item tes benar-salah.

5. Dibandingkan dengan tes mencocokkan, tes pilihan ganda tidak membutuhkan topik yang homogen dalam jumlah yang relatif banyak.

6. Relatif terbebas dari response set.

7. Dengan menggunakan beberapa alternatif yang masuk akal akan membuat hasil tes dapat dipertanggungjawabkan untuk didiagnosis (kecenderungan jawaban salah yang dipilih oleh siswa mengindikasi adanya ketidakpahaman yang membutuhkan koreksi).

Bentuk tes pilihan ganda dapat mengukur kompetensi kognitif yang lebih tinggi dibandingkan bentuk benar-salah, mencocokkan, maupun bentuk melengkapi. Namun untuk kompetensi yang lebih kompleks sepeti kemampuan memformulasikan masalah, mengorganisir, mengintegrasi, analisis, menulis, komunikasi, dan interpretasi data akan lebih cocok menggunakan bentuk tes unjuk kerja seperti uraian bebas, portofolio, atau dalam bentuk produksi seperti karya ilmiah, makalah, software, maupun hardware. Namun bentuk tes unjuk kerja ini tidak dapat mengukur subjek kompetensi yang lebih luas dan detail. Beda dengan pilihan ganda yang dapat mengukur lebih banyak kompetensi dan indikator apalagi dengan begitu banyak kompetensi yang dipelajari selama 3 tahun di sekolah. Selain itu, bentuk tes ini memiliki kelemahan yaitu memerlukan waktu yang lama dalam penilaian/penyekoran dan juga tergolong unreliability of scoring atau memiliki subjektifitas yang tinggi dalam penilaian.

Berdasarkan lampiran Permendiknas no. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, begitu banyak standar kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh lulusan tiap jenjang studi. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa bentuk pilihan ganda merupakan bentuk tes yang sangat mungkin dilakukan untuk mengukur ketercapaian siswa terhadap banyaknya kompetensi dasar yang disyaratkan. Patut dicatat, bahwa kesimpulan yang kita dapatkan di sini adalah bahwa UN dengan bentuk pilihan ganda merupakan yang sangat mungkin (baca: terbaik) untuk mengukur ketercapaian siswa, belum pada kesimpulan sebagai penentu kelulusan.

Sekolah, guru, peserta didik dapat dipercaya (?)

Tak dapat dipungkiri, desentralisasi pendidikan memiliki beberapa dampak negatif. Begitu banyak sekolah negeri dan guru yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga pelaku-pelaku pendidikan tersebut tidak dapat bekerja secara independen. Sekolah dan guru menjadi tidak kreatif dan bergantung pada pemerintah. Akibat hirarki kepemimpinan tersebut menyebabkan ada hubungan ‘kepatuhan, ketakutan, dan ketergantungan’ hingga mampu men-degradasi nilai kejujuran dalam interaksi sosial bangsa ini. Perilaku ‘asal bapak senang’, diduga menjadi marak dalam rangka menyambut hadirnya UN. Segala cara dilakukan. Struktur vertikal dari Gubernur hingga guru, dengan garis “komando” yang samar, menyebabkan pen-degradasi-an nilai kejujuran seakan-akan suatu kewajiban untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan hal ini semakin diperparah dengan pandangan dari orang tua peserta didik dan masyarakat terhadap hasil UN dari suatu sekolah. Jika hasil buruk, sesuai dengan iklan salah satu instansi pemerintah, ‘Apa Kata Dunia?’. Selayaknya, semua penelitian dan argumentasi yang menggunakan data hasil ketidak-jujuran secara otomatis tak dapat diakui ketepatannya. Namun anehnya, dengan alibi berpikir positif, kita semua meng-iya-kan kepura-puraan itu dan mencari-cari alasan, bukan untuk membenarkan, tapi untuk hidup bersama ketidak-jujuran itu.

Bagaimana dengan sang peserta didik? Tidak dapat dihindari, merekapun turut dilibatkan para orang dewasa yang disebut pelaku pendidikan itu. Maka pen-degradasi-an nilai kejujuran pun diwariskan pada peserta didik. “Mari, kita bersama-sama tidak jujur”. Jujur dan tidak jujur memiliki perbedaan yang tipis, hanya dibedakan pada tujuan akhir. Tidak ada lagi nilai kejujuran pada tataran niat dan proses (pelaksanaan). Menyontek itu baik jika tujuannya adalah untuk kelulusan. (sebagai catatan, sudahkah menonton film dokumenter Temani Aku Bunda?)

Jika kita mengamini situasi di atas, apakah wacana kelulusan yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan bisa dijamin lebih valid, reliabel dan terpercaya daripada pelaksanaan yang distandarisasi secara nasional? Tentu saja jawaban akan pertanyaan ini akan berbeda-beda. Dan tulisan inipun bukan untuk men-judge, namun sebagai wacana perbandingan.

UN sebagai penentu kelulusan (?)

Dalam Permendikbud no. 3 tahun 2013 Bab II tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan tertulis bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, lulus ujian S/M/PK untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lulus UN. Ternyata, UN bukanlah satu-satunya syarat lulus dari satuan pendidikan. Pada pasal selanjutnya terdapat penjelasan tentang syarat-syarat tersebut, termasuk pembobotan 60% dari UN dan 40% dari nilai S/P/MK yang diuji sebagai kriteria Nilai Akhir kelulusan, nilai rata-rata dari semua NA adalah 5,5 dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0.

Apakah ada yang merasa berat dengan syarat kelulusan lainnya selain lulus UN? Secara pribadi, belum pernah mendengar keluhan tersebut. Dapat dimaklumi, karena syarat kelulusan selain lulus UN dilakukan di masing-masing satuan pendidikan. Dengan semangat yang sama pada proses pen-degradasi-an nilai kejujuran, maka syarat kelulusan selain UN bukan merupakan suatu hambatan.

Mari kita perhatikan sejenak perhitungan kelulusan tersebut. Dengan asumsi bahwa semua peserta didik memperoleh nilai baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, lulus ujian S/M/PK untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai minimal 7,5, maka tiap peserta didik hanya perlu menjawab 17 soal dengan benar dari 40 soal yang diberikan. Tidak perlu menjawab benar hingga setengah dari keseluruhan soal.

Apakah itu suatu hal yang mustahil setelah pembelajaran selama 3 tahun? Patut diingat bahwa kompetensi dan kemampuan yang dapat diukur dari soal pilihan ganda bukanlah kompetensi dan kemampuan kompleks seperti yang telah dibahas sebelumnya. Jika demikian adanya, ketakutan terhadap UN merupakan suatu hal yang berlebihan. Apalagi hingga mengadakan pembelajaran berbasis bimbingan tes selama satu semester sebagai persiapan menghadapi UN di sekolah.

Guru dan Sekolah sebagai penyebab utama (?)

Apakah perlu reposisi terhadap UN yang merupakan penentu kelulusan (katanya) menjadi hanya sekedar alat pemetaan terhadap kondisi pendidikan di Indonesia dengan bentuk sampling, masih perlu untuk dilihat lebih jauh lagi pada akar permasalahan yang sebenarnya. Memang benar bahwa di beberapa negara telah meniadakan ujian standar sebagai penentu kelulusan. Namun, dengan pembagian 60% pada hasil UN (penilaian akhir) dan 40% dari S/P/MK sebagai bentuk penilaian proses, kiranya perlu juga diapresiasi sebagai bentuk pengakomodiran dan fleksibilitas dari pemerintah terhadap wacana penolakan dan anti UN.

Berdasarkan penelitian Prof. John Hattie dari Universitas Auckland dalam presentasi Mae Chu Cang (Bank Dunia), guru merupakan faktor penting dalam perkembangan peserta didik (30%). Masih dalam presentasi tersebut, disebutkan bahwa guru yang profesional dapat meningkatkan kemampuan siswa saat Ujian Nasional menjadi 90% setelah 3 tahun bersekolah. Sedangkan guru dengan kualitas yang rendah malah menurunkan kemampuan siswa menjadi 37%.

Selain itu, dalam laman kemdiknas.go.id, Mendiknas menyatakan bahwa KTSP hanya mengakomodir tidak lebih dari 70% kompetensi yang diujikan pada studi global seperti PISA, TIMSS dan PIRLS. Namun, dengan kompetensi sebanyak 70% yang telah diajarkan, ternyata tidak mampu meningkatkan peraihan rata-rata dalam studi-studi tersebut, bahkan pada studi TIMSS tahun 2011, Indonesia hanya memperoleh 43% pada soal kategori low, 15% pada intermediate, 2% pada soal kategori high dan 0% pada soal kategori advanced. Dapat disimpulkan bahwa kelemahan itu bukan hanya pada terlingkupinya semua materi/kompetensi yang diujikan pada studi internasional pada kurikulum nasional kita, namun lebih pada proses pembelajaran juga termasuk kompetensi guru dan metode pembelajarannya.

Diperlukan metode pembelajaran yang dapat menghasilkan pembelajaran bermakna bagi siswa hingga siswa mampu berpikir kritis, kreatif, dan memiliki kemampuan pemecahan masalah (HOTS=High Order Thinking Skills). Menurut Ausubel, pembelajaran bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif peserta didik. Beda belajar bermakna dengan belajar hafalan adalah pada belajar hafalan, peserta didik tidak mengaitkan informasi baru tersebut dengan konsep yang relevan yang telah dia miliki. Pembelajaran bermakna lebih lama tersimpan dalam struktur kognitif daripada hafalan. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, guru harus berusaha memberi makna pada setiap informasi baru tersebut.

Jika proses pembelajaran hanya berorientasi pada UN, dapat kita yakini bentuk pembelajaran di kelas akan berupa latihan/drill. Dan ini merupakan bentuk dari belajar hafalan (Ausubel, 1968). Ciri yang dapat dilihat dari belajar hafalan adalah menerapkan rumus untuk memecahkan masalah dan pemecahan dengan coba-coba.

Begitu besar peran guru dalam pendidikan, namun dalam kurikulum 2013 yang akan dilaksanakan pada Juli 2013, justru ada kecenderungan untuk semakin mengkerdilkan peran guru. Guru tidak dilatih dan dididik untuk kreatif, peka terhadap kebutuhan dan mengerti perbedaan masing-masing peserta didik, namun dilatih untuk menjalankan panduan yang terdapat dalam buku Babon yang dirilis secara nasional. Kemampuan guru dapat dilatih agar sesuai dengan buku panduan, namun pemerintah lupa bahwa kebutuhan, kemampuan, kecerdasan, pemahaman, kondisi psikologi dari tiap siswa secara individu maupun regional berbeda. Apakah mereka (penulis buku Babon) dapat menjamin bahwa panduan yang mereka cantumkan dalam buku merupakan kebutuhan dan sesuai kemampuan seluruh peserta didik di seluruh Indonesia? Secara pribadi penulis sangsi bahwa para penulis buku babon pernah mengajari peserta didik pada sekolah di pelosok Indonesia.

Jadi, apakah UN atau strategi pembelajaran di kelas yang merupakan masalah dari kondisi pendidikan bangsa Indonesia?

Pada bagian akhir ini, penulis berkesimpulan bahwa perlu adanya moratorium terhadap pelaksanaan UN ini mengingat dampak yang ditimbulkannya. Perlu waktu untuk mengkondisikan kembali pemahaman yang sebenarnya tentang belajar, baik oleh guru maupun oleh peserta didik juga masyarakat. Selain itu pula, sentralisasi guru (bagi guru PNS, berada di bawah Kemendikbud bukan Pemda) untuk pemerataan kualitas pendidik di seluruh Indonesia dan pendidikan serta pelatihan berkelanjutan bagi setiap guru merupakan hal penting lainnya yang perlu diprioritaskan pemerintah selama pelaksanaan moratorium terhadap UN.

Terima kasih.

Yandri Soeyono 11:50 AM Indonesia

UN, Guru, dan Kurikulum 2013

11:50 AM

Merupakan kebanggaan orang tua jika memiliki anak yang mampu berpikir cerdas dan kreatif. Secara umum, dapat kita katakan bahwa anak tersebut pintar. Coba kita lihat kondisi tersebut dari sisi negatif, ketika pada derajat kepintaran yang sama, kecerdasan dan kreatifitas tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak diharapkan banyak orang, maka istilah cerdas bisa saya ganti dengan licik.

Cerdas dan licik memiliki perbedaan yang sangat tipis, setipis niat yang mencabangkan konsep ilmu dan pengetahuan yang dimiliki mengarah pada perilaku dan produk-produk lainnya yang tidak bermoral dan bertentangan dengan norma-norma yang dianut (baca: karakter bangsa/Pancasila). Misal Korupsi. Jelas, seluruh bangsa Indonesia memiliki satu suara bahwa korupsi bukanlah karakter bangsa ini, namun seakan-akan ini telah menjadi budaya yang berkembang sporadis dan sangat mencandu.

Ya, pendidikan karakter dibutuhkan bangsa ini untuk berubah. Tidak salah jika ada yang berpendapat bahwa moral dan karakter bukan untuk diajarkan atau mungkin menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga, bukan sekolah. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa saat ini keluarga Indonesia lebih banyak menaruh harapan kepada sekolah untuk mendidik anaknya, "menitipkan" pada ustad untuk belajar agama, dan sebagainya. Sekolah saat ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk membina anak-anak bangsa!

Moral lebih baik dicontohkan bukan diajarkan, namun dengan mengarahkan dalam proses pembelajaran yang bermakna, mampu memberikan pengalaman kepada siswa bahwa mana yang memiliki nilai baik dan mana yang tidak dapat diterima oleh masyarakat luas. "Dilarang korupsi" bukanlah yang harus diteriakkan di dalam kelas sebagai proses transfer konsep, tapi dengan mengajarkan manfaat dari pajak yang dapat membangun peradaban dan membantu bagi warga negara yang membutuhkan, bisa menyentuh sisi manusiawi tiap siswa. Selanjutnya, tanyakan kepada mereka, bagaimana jika uang tersebut dirampok. Jika anda pernah kecil, saya yakin tidak semua nilai, moral, dan karakter yang baik anda dapatkan dari contoh orang tua anda maupun orang yang lebih tua di sekitar anda. Anda juga pasti dapatkan dari membaca, diceramahi, menonton, dan diajari.

Kurikulum 2013 Sebagai Bentuk "Pemaksaan" Secara Sistem

Dalam kaitan terhadap pengembangan kompetensi Guru, telah adanya perubahan yang dilakukan pemerintah. Misal untuk kenaikan pangkat diwajibkan bagi Guru melakukan penelitian, dan beberapa syarat lainnya. Untuk merangsang dan perbaikan kesejahteraan diberikan tunjangan profesi Guru bagi yang telah memiliki sertifikat pendidik melalui penilaian portofolio dan pendidikan profesi. Selain itu, bentuk intervensi pemerintah terhadap pengembangan kompetensi Guru juga melalui Standar Kualifikasi Akademik Guru yang diwajibkan memiliki kualifikasi minimal adalah Sarjana. Berbagai bentuk pemaksaan yang dilakukan pemerintah terhadap Guru sudah selayaknya dipandang dari sisi positif, demi kebutuhan anak bangsa.

Bagaimana dengan kurikulum 2013? Paradigma pendidikan abad 21 ini telah mengalami pergeseran, dari yang bersifat teacher centered menjadi student centered, dari mengajar yang sekedar transfer of knowledge menjadi pembelajaran bermakna yang lebih kontekstual. Sejak Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dibuat, paradigma tentang pendidikan abad 21 pun telah dikumandangkan. Pembelajaran yang konstruktif dan kontekstual yang dapat merangsang cara berpikir tingkat tinggi siswa diharapkan dapat dilaksanakan di kelas. Namun apa daya, kenyataan yang terjadi adalah sebagian besar cara pembelajaran di kelas belum sesuai yang diharapkan. Silabus dan RPP merupakan saduran/jiplak, berdasarkan hasil penelitian yang dapat dilihat di sini.

Benar, jika ada yang berpendapat bahwa, jika Guru belum mampu membuat silabus, jangan kurikulum yang dirubah, tapi latih Guru. Sesuai janji pemerintah, akan dilaksanakan pelatihan terhadap Guru. Yang perlu kita suarakan adalah bahwa pelatihan Guru bukan hanya untuk kurikulum ini saja. Jarak antara pengetahuan Guru-Guru di Indonesia terhadap metode mengajar sudah sangat jauh, apalagi jika ditambah dengan variabel lain dalam dunia kependidikan. Pelatihan itu hak setiap Guru, dan merupakan kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi. Dosa ini harus segera dibayar. Selain dari hak mendapat pelatihan bagi Guru, kurikulum pun patut diperhatikan. pembelajaran tematik integratif telah ada di KTSP, kenapa tidak dijalankan dan kenapa sekarang diributkan? Dapat disimpulkan bahwa butuh pemaksaan yang lebih eksplisit dalam kurikulum agar mampu diterjemahkan secara jelas oleh Guru dan sekolah. Sejak dulu, Guru di SD merupakan Guru kelas yang mampu mengajarkan berbagai bidang studi. Berdasarkan usia mereka, siswa SD akan lebih 'nyaman' melakukan pembelajaran dengan bermain sesuai tema yang ada daripada harus belajar mata pelajaran matematika yang menurut cerita dari kakak mereka merupakan 'momok'.

Materi Kompetensi Dasar Yang 'Lucu'

Awal membaca Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 yang beredar di internet pasti akan terheran-heran dengan Kompetensi Dasar yang meruakan pejabaran dari kompetensi inti pertama dan kedua. Misal Kompetensi Dasar 2.1 pada SD kelas I, 'Menunjukkan perilaku patuh pada aturan dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan sesuai prosedur/aturan dengan memperhatikan nilai tempat puluhan dan satuan'. Masih banyak Kompetensi Dasar lainnya yang akan menjadikan kita bertanya-tanya, bagaimana mengukurnya, bagaimana mengajarkannya?

Tinggalkan sejenak ke'lucu'an Kompetensi Dasar tersebut. Coba kita perhatikan Kompetensi Dasar yang merupakan penjabaran dari Kompetensi Inti ketiga dan keempat (kompetensi konsep dan implementasi). Dalam opini yang dapat dibaca di sini, Mendikbud menyatakan bahwa untuk mata pelajaran Matematika dan IPA, kurang dari 70 persen materi TIMSS yang telah diajarkan sampai dengan kelas VIII SMP. Dengan kata lain terdapat 30% materi yang diujikan di TIMSS belum pernah diajarkan pada siswa kelas VIII. Pada kurikulum 2013, masalah tersebut terfasilitasi. Patut diingat, bahwa ini adalah Kompetensi Dasar pejabaran dari Kompetensi Inti konsep dan implementasinya.

Kembali pada Kompetensi Inti Spiritual dan Sikap. Menurut berbagai sumber, kompetensi yang ada bukanlah untuk diajarkan di kelas, namun kompetensi ini diharapkan akan dimiliki siswa setelah mempelajari konsep dan implementasi dari ilmu yang dipelajari. hal tentang ini sudah dipaparkan pada awal tulisan ini.

Kreatifitas Guru Dikekang

Dalam tiap laporan atau berita tentang sosialisasi kurukulum 2013, selalu didengungkan bahwa kerja Guru akan dipermudah dengan tidak perlu lagi membuat silabus. Dan para Guru pun diberitakan menyambut baik berita ini. Namun, berdasarkan opini yang ditulis oleh Bambang Indriyanto yang dapat dibaca di sini, hal tersebut merupakan standar minimal yang diberlakukan secara nasional. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk sekolah yang menginginkan standar yang lebih tinggi dengan membuat RPP sendiri. dalam tulisan tersebut juga dijelaskan bahwa penggunaan buku Baboon tidak dimaksudkan sebagai bentuk sentralisasi kurikulum dan penyeragaman, tetapi dimaksudkan untuk standarisasi dalam pelaksanaan kurikulum. Hal ini didasarkan pada adanya kecenderungan tidak setaranya kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan. Kecenderungan ini terjadi karena adanya perbedaan kompetensi Guru, sehingga ada satuan pendidikan yang mengadopsi kurikulum dari satuan pendidikan atau contoh dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan, tanpa melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi satuan pendididkan tempat Guru tersebut mengajar. Buku Babon didisain untuk memfasilitasi Guru melakukan tugas mengajarnya dan peserta didik mengikuti kegiatan belajar mengajar. Buku Babon direncanakan untuk memuat isi mata pelajaran, metode mengajar, dan metode evaluasi. Dengan ketiga komponen tersebut, Guru diharapkan dapat melakukan diagnosis terhadap kesulitan belajar peserta didik dan peserta didik diharapkan akan mengetahui pada topik bahasan yang mana dia mengalami kesulitan untuk memahaminya. Keberadaan Buku Babon merupakan standar minimum yang harus dicapai oleh setiap siswa. Jika ada satuan pendidikan yang mampu untuk mencapai lebih tinggi dari standar yang ditetapkan pada Buku Babon Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak melarangnya, bahkan mendorong setiap satuan pendidikan dapat mencapai target yang lebih tinggi.

Dari awal munculnya wacana kurikulum 2013 hingga saat ini, ada satu harapan besar terhadapnya dari pribadi ini, yaitu agar metode pembelajaran dan penilaian yang selama ini berjalan layaknya suatu tradisi dapat berubah sesuai kebutuhan anak bangsa saat ini. Pembelajaran di kelas-kelas seluruh Indonesia dapat lebih kontekstual dan menyenangkan, siswa dapat menggunakan otak dan akalnya untuk berpikir kritis dan kreatif, memiliki sensitifitas terhadap karakter bangsa, dan memiliki akhlak baik yang dimulai dengan niat mulia. Mari, bersama-sama kita tagih penebusan dosa pemerintah terhadap Guru yaitu dengan memfasilitasi pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk SELURUH GURU untuk mendekatkan lebar jurang pengetahuan Guru terhadap metode mengajar dan ilmu pendidikan lainnya.

Yandri Soeyono 2:24 AM Indonesia

Kurikulum 2013, Pemaksaan Secara Sistem

2:24 AM

Yandri Soeyono

Mathematics and Education

Membangun Trust Dalam Peraturan Kita

Pendidikan Kreatifitas, Refleksi Perjalanan ke Pinusan Kragilan

UN, Guru, dan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013, Pemaksaan Secara Sistem

Popular Posts

Visitor

Blog Archive

Labels