Yandri Soeyono

Home » Posts filed under Berita

Kisi-kisi SIM PKB Semua Kelas Semua Mapel

6:09 PM

Modul SIM PKB Matematika SMP 2017

8:22 PM

Menindak-lanjuti berbagai isu dan kebingungan yang sering dibicarakan di media sosial, berikut ini Panduan Registrasi Bagi Guru di SIM PKB. Panduan lengkap disertai gambar dalam bentuk pdf dapat diunduh pda akhir tulisan ini.

Berikut langkah-langkah Registrasi Bagi Guru di SIM PKB:

1. Buka laman sim.gurupembelajar.id di browser.
2. Lalu klik pada Tombol Registrasi Akun di pojok kanan bawah

3. Lalu klik pada Tombol Cari Nomor UKG di pojok kanan bawah
4. Isikan Propinsi, Kab./Kota, dan Nama
5. Lalu klik Tombol Cari GTK
6. Jika berhasil, maka akan muncul nama yang anda cari
7. Periksa lebih dulu Nama dan Instansi Sekolah
8. Jika sudah betul, silahkan mencatat No UKG anda
9. Setelah itu, klik Tombol Kembali Ke Login di pojok kiri bawah
10. Masukkan No UKG dan Tanggal Lahir
11. Lalu klik pada Kotak di sebelah tulisan Saya Bukan Robot
12. Pada tampilan ini, anda akan diminta untuk mengikuti perintah yang ada di layar
13. Setelah berhasil Kotak Tercetang, lalu klik Tombol REGISTER
14. Muncul notifikasi di layar, klik pada Tombol SETUJU
15. Lalu muncul tampilan untuk mencetak Akun anda ke dalam Format .PDF
16. Klik tombol simpan
17. Silahkan kembali ke halaman awal Login
18. Isikan No UKG dan Password yang anda dapatkan saat mencetak akun tadi
19. Lalu klik Tombol Login
20. Jika berhasil, maka anda akan masuk pada Halaman Verifikasi Data
21. Silahkan periksa Instansi Sekolah, Mapel, dan Jenjang Sekolah
22. Jika ada perubahan Instansi Sekolah, maka klik pada Tombol Pensil di kotak yang berisi
data Instansi Sekolah
23. Maka akan muncul tampilan di bawah ini, dan silahkan memilih sekolah di tempat
anda mengajar
24. Lalu klik Tombol Simpan
25. Jika ada perubahan Mapel, maka klik pada Tombol Pensil di kotak yang berisi data
Mapel
26. Maka akan muncul tampilan di bawah ini, dan silahkan memilih Mapel yang anda
ajarkan di sekolah
27. Lalu klik Tombol Simpan
28. Setelah data diverifikasi dan diperbaiki, silahkan klik Tombol Simpan

Unduh Panduan Registrasi Bagi Guru di SIM PKB.

Lihat juga :

1. Panduan Melengkapi DataKomunitas Bagi Ketua Komunitas

2. Panduan Registrasi Bagi GuruDi SIM PKB

3. Panduan Verval Data Guru DiSIM PKB 2017

4. Panduan Membuat Komunitas DiSIM PKB 2017 Bagi Operator Dinas

5. Kelola Komunitas Pokja GTKKEMDIKBUD

6. Panduan Melengkapi DataKomunitas

7. Panduan Menambah Anggota Komunitas

8. Panduan Menambah Peserta Ke Kelas Diklat

Salam Pendidikan!

Yandri Soeyono 2:26 AM Indonesia

Panduan Registrasi Bagi Guru di SIM PKB

2:26 AM

Panduan Verval Data Guru Di SIM PKB 2017

2:24 AM

Panduan Membuat Komunitas Di SIM PKB Bagi Operator Dinas

1:43 AM

Panduan Melengkapi Data Komunitas Guru Bagi Ketua Komunitas

1:14 AM

Kelola Komunitas POKJA GTK Kemdikbud

1:10 AM

Panduan Menambah Anggota Komunitas Di SIM PKB

10:16 PM

Berikut ini akan kami bagikan informasi terkait SIM PKB bagi Guru, yaitu Panduan Menambah Peserta ke Kelas Diklat. Panduan lengkap yang disertai gambar dapat diunduh dan dilihat pada file yang kami bagikan di akhir tulisan ini (berformat pdf).

Langkah-langkah Menambah Peserta ke Kelas Diklat:

1. Buka laman sim.gurupembelajar.id
2. Login dengan menggunakan akun yang sudah diperoleh
3. Setelah login, klik pada Menu Anggota Komunitasku pada Kotak Kuning

4. Lalu akan tampil daftar kelas yang telah dibuat oleh P4TK di bawah ini
5. Terlihat kelas yang sudah diisi peserta dan yang belum diisi peserta

6. Pilih salah 1 kelas sesuai arahan P4TK atau Dinas Pendidikan
7. Untuk dapat menambahkan Peserta, klik pada Tombol Plus berwarna Hijau

8. Lalu akan muncul daftar nama Guru-guru yang sudah menjadi Anggota Komunitas
9. Cari nama guru yang akan dimasukkan sebagai peserta diklat pada kotak sebelah kiri
10. Klik pada Tanda Panah Berwarna Hijau disamping nama guru tersebut

11. Maka nama yang dipilih akan berpindah ke kotak sebelah kanan
12. Periksa kembali seluruh nama yang diusulkan sebagai peserta diklat berada di kotak
sebelah kanan
13. Setelah yakin, maka klik Tombol Simpan
14. Jika berhasil, muncul notifikasi seperti gambar di bawah ini

15. Pilih OK, maka akan terlihat jumlah peserta sudah muncul pada Kelas Diklat PKB
16. Jika anda ingin mengganti nama peserta, dapat dilakukan dengan menekan tombol titik
3 di sebelah kanan
17. Maka akan muncul pilihan Edit Peserta
18. Lalu lakukan perubahan dengan menekan gambar silang pada salah 1 guru pada kotak
di sebelah kanan
19. Lalu pilih kembali salah 1 guru dari kotak sebelah kanan untuk mengganti peserta
tersebut.
20. Caranya sama seperti Langkah Nomor 10.

Unduh Panduan Menambah Peserta ke Kelas Diklat.

Lihat juga :

1. Panduan Melengkapi DataKomunitas Bagi Ketua Komunitas

2. Panduan Registrasi Bagi GuruDi SIM PKB

3. Panduan Verval Data Guru DiSIM PKB 2017

4. Panduan Membuat Komunitas DiSIM PKB 2017 Bagi Operator Dinas

5. Kelola Komunitas Pokja GTKKEMDIKBUD

6. Panduan Melengkapi DataKomunitas

7. Panduan Menambah Anggota Komunitas

8. Panduan Menambah Peserta Ke Kelas Diklat

Salam Pendidikan!

Yandri Soeyono 9:46 PM Indonesia

Panduan Menambah Peserta Ke Kelas Diklat Di SIM PKB

9:46 PM

Apakah Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2017 tentang Guru sudah berpihak kepada Guru? Berikut ini saya sampaikan sikap PGRI terhadap terbitnya PP ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Mei 2017. Demi kemaslahatan bersama tanpa merugikan kepentingan salah satu, yakni guru selaku profesi pendidikan dan masyarakat Indonesia, PGRI segera merespon dengan memberikan pernyataan sikap dan tuntutan pada pemerintah mengadakan peninjauan ulang.

Kegiatan 'Bersalaman' di SMA N 2 Kei Kecil

Dalam lamannya, pgri.or.id, tertulis 'Idealnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan sebuah langkah perbaikan dimensi pendidikan yang bermuara pada suksesnya tujuan pendidikan nasional. Ketika akan menerbitkan sebuah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pendidikan seyogyanya melibatkan berbagai pihak diantaranya adalah organisasi profesi guru sebagai bagian dari ekosistem pendidikan'. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perumusan hingga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut, tidak melibatkan pihak Guru, dalam hal ini organisasi yang mewadahi profesi Guru. Tidak dapat kita pungkiri bahwa ada beberapa organisasi Guru lainnya, akan tetapi PGRI merupakan organisasi pertama dan yang diakui oleh pemerintah.

Bagi yang ingin mengunduh terlebih dahulu PP No. 74 Tahun 2008 dan PP No 19 Tahun 2017, dipersilahkan.

Tidak perlu berlama-lama, mari kita lihat apa yang ditemukan PGRI terkait PP ini.

Pasal 1 butir 9

Hasil Kajian

Perbedaan pengertian “guru tetap”

PP 74 : Guru tetap adalah guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktku paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus... dst

PP 19 : Guru tetap adalah guru yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau diangkat oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan telah bertugas untuk jangka waktu paling sedikit 2 (dua) tahun...dst

Rekomendasi

Kata perjanjian kerja pada revisi PP 74 perlu dipertegas, karena ada guru yang mengabdi sebelum UU ASN diberlakukan

Pasal 8 diubah

Hasil Kajian

PP 74: “Sertifikasi Pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel”.

Dalam PP 19 kata “harus” dihapus,

Rekomendasi

Perlu diperjelas penghilangan kata “harus” dihapus karena dapat menghilangkan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan prosedur yang ditempuh.

Pasal 12

Tentang uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan dihapus.

Hasil Kajian

Ketentuan tentang uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan dihapus.

Masalahnya: Bagaimana nasib para guru dalam jabatan yang belum memperoleh sertifikat pendidik yang jumlahnya masih 30% dari jumlah guru? PPG Seperti halnya calon guru?

Rekomendasi

Hendaknya guru mendapatkan hak untuk PLGP sebagaimana ada ketentuan dalam pasal 12 butir 1 dan 2 sedangkan butir 3, 4 dst dapat dihilangkan

Pasal 14

Tentang kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan anggaran uji kompetensi bagi guru dalam jabatan dihapus

Hasil kajian

Meski masa transisi 10 tahun dalam UUGD telah berakhir Desember 2015, bukan berarti gugur kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan uji kompetensi (sertifikasi guru) bagi guru dalam jabatan. Harus ada upaya tafsir UUGD Pasal 82 ayat (2) untuk dasar penyelesainnya.

Rekomendasi

masih relevan untuk dimunculkan kembali atau tidak dihapus, alasan tafsir UUGD pasal 82 ayat 2 menyebutkan bahwa bukan untuk menghentikan pembiayaan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualifikasi guru

Pasal 15

Tentang tunjangan profesi diubah

Hasil Kajian

1. Pasal 15 ayat (2) huruf f tentang tugas tambahan selain huruf a sampai dengan huruf e, perlu segera diatur kaitannya dengan ekuvalensinya dengan penugasan guru sebagaimana disebutkan dalam penjelasan atas PP No.19 (yaitu tugas tambahan guru sebagai koordinator PKB/PKG, pembina ekstrakurikuler dan/atau kokurikuler, pembina kepramukaan, pembina UKS, pembina OSIS, dan wali kelas).

2. Pasal 15 ayat (3), ketentuan tentang tunjangan profesi pengawas segera ditetapkan agar tidak melewati masa transisi selama 2 tahun sesuai yang dalam Pasal 67.

3. Pasal 15 ayat (4) huruf g diusulkan penilaian kinerja berdasakan performa kinerja guru di sekolah, bukan didasarkan hasil tes UKG.

Hasil Rekomendasi

Perlu rumusan khusus bagi guru yang telah tersertifikasi tetapi kurang dari 24 jam tatap muka dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan tugas tambahan
Tunjangan profesi pengawas tetap diberikan sehingga PP 74 tahun 2008 pasal 15 ayat 4 tetap diberlakukan sampai ada penjelasan khusus tentang pendoman teknis jika ingin diganti dengan tunjangan pengawas
UKG hanya diperuntukan untuk pemetaan dalam rangka peningkatan mutu guru berdasarkan peraturan Permendikbud no. 57 tahun 2017 dan tidak berpengaruh pada TPG
Tugas tambahan a sampai dengan f harus ada atau sikronkan dengan dapodik, atau dapodik mengakomodir butir a sampai f

Pasal 18 diubah

Hasil kajian

Perlu dikaji lebih lanjut terkait bansos

Rekomendasi

Bansos diharapkan dapat menutup permasalahan kebutuhan sekolah yang terkendala dengan keterbatasan anggaran, sehingga penghapusan untuk sumber anggaran ini akan berdampak pada keseimbangan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 19 s.d. Pasal 29

Tentang tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan dihapus

Hasil Kajian

Mengapa pengaturan pemberian tunjangan fungsional subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan dihapus ?Padahal ketentuan tentang tunjangan dan maslahat tersebut ada pada UUGD Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 17.
Penghapusan berbagai tunjangan bagi guru tersebut mengakibatkan kesejahteraan guru akan berkurang, dan dampaknya akan mempengaruhi kinerja guru.

Rekomendasi

Pada ketentuan pasal 24, 25, dan 26 terkait maslahat tambahan perlu di perjelas atau dipertegas melalui petunjuk teknis sehingga mempermudah guru berserta keluarga mendapatkan haknya.

Pasal 52

Tentang beban kerja guru diubah

Hasil Kajian

Pasal 52 ayat (3) ditindaklanjuti dengan terbitnya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 Pasal 3 disebutkan bahwa “Hari Sekolah digunakan oleh guru untuk melaksanakan beban kerja guru”
Perlu segera diatur lebih lanjut mekanisme tugas tambahan guru agar mencapai 24 jam tatap muka.

Rekomendasi

Perlu menambahkan ketentuan menurut Permendikbud No. 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling, dimana Bimbingan dan konseling berdasarkan rasio siswa

Pasal 54 diubah

Hasil kajian

Pasal 54 ayat (4) : Segera ditertibkan Permendikbud tentang beban kerja kepala satuan pendidikan dan pengawas dengan melibatkan semua unsur terkait termasuk organisasi guru.

Rekomendasi

Sudah Jelas dalam hasil kajian

Pasal 58 diubah

Hasil Kajian

Pasal 58 ayat (4): segera diterbitkan Permendikbud tentang Perencanaan, Pengangkatan, dan penempatan guru dengan melibatkan semua unsur terkait termasuk organisasi guru.

Rekomendasi

Untuk pengangangkatan guru di daerah khusus tetap mengutamakan guru yang sudah lama mengabdi di daerah tersebut

Pasal 66

Pendidikan Profesi Guru diubah

Hasil Kajian

1. Ayat (1) PGRI mengusulkan tetap dilaksanakan sertifikasi guru bagi guru dalam jabatan melalui PLPG.

2. Ayat (2) kewajiban pemerintah dan pemda untuk membiayai guru dalam jabatan sesuai dengan UUGD Pasal 13 ayat (1).

Rekomendasi

Sudah Jelas dalam hasil kajian

Pasal 67

Hasil Kajian

Segera menerbitkan ketentuan tentang tunjangan Profesi Pengawas sebelum berakhir masa transisi.

Rekomendasi

Sudah Jelas dalam hasil kajian, dan meminta tunjangan profesi pengawas tetap diberikan hingga ada kejelasan lebih lanjut terkait kebijakan yang menyangkut Tunjangan Profesi Pengawas.

Pasal lain yang tidak disebutkan dianggap ada keberpihakan kepada kepentingan guru sehingga PGRI memberkan dukungan pada pemerintah untuk pelaksanaan pasal dalam ketentuan yang ditetapkan, Selain mengkaji PP No. 19 tahun 2017 dalam rumusan tim mensertakan masukan-masukan yang diserap dari perwakilan daerah-daerah dalam menyuarakan kepentingan guru, yang masih ada relevansi dengan PP Nomer 19 tahun 2017, antara lain: Ketentuan mengikuti PPG dengan biaya sendiri (atau subsisdi) dan didahului keharusan nilai UKG minimal 8 adalah melanggar UUGD dan melanggar hak-hak guru untuk mendapatkan hak tunjangan profesi

Pelaksanaan UKG dengan menjadikan syarat mengikuti PLPG sudah melanggar prinsip pendadogik dan prinsip penilaian, jika diharuskan UKG maka standar nilai tidak 8,0 melainkan rentang 6,1 sampai dengan 6,8.
Perlu juga ada uji validitas dan reliabilitas soal-soal materi UKG karena akan menentukan hak-hak guru mendapat TPG melalui proses sertifikasi
Mempertegas bahwa penghapusan PLPG untuk sertifikasi dalam jabatan guru bertentangan UUGD
Persyaratan kenaikan pangkat yang terlalu rumit untuk golongan IV a ke atas melebihi ketentuan Permenpan RB No. 16 tahun 2009 yang dikategorikan rumit sehingga menghambat karir guru yang berdampak pada pelaksanaan belajar dan perlu ditinjau ulang
Kekurangan guru yang cukup signifikan kurang lebih 400.000 orang saat ini di isi oleh guru honorer pada negeri dan guru tidak tetap di sekolah swasta memerlukan regulasi yang tidak membatasi guru honorer mereka untuk di angkat menjadi tenaga ASN. Dan memberikan kesempatan pada pemerintah daerah untuk memprioritaskan mengangkat tenaga honorer untuk menjadi ASN
Perlu regulasi yang mengatur khusus bagi guru mata pelajaran yang bertugas di sekolah dasar (selain guru kelas) menyangkut sertifikasi
Beban tugas pengawas dalam rangka mendapatkan tunjangan jangan terlalu memberatkan sehingga menganggu kinerja pengawas

Naskah rekomendasi berikut telah diserahkan pada Menteri Pendidikan secara langsung di Kementerian Pendidikan. Selanjutnya PGRI mengajak bersama guru-guru di Indonesia untuk mengawal penuh rekomendasi dalam menciptakan tatanan dunia pendidikan yang ramah pada kepentingan profesi guru, PGRI juga menyatakan siap menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan segenap aspek kebijakan sehingga meminimalkan seluruh aspek kesenjangan yang akan muncul.

Unduh: PP No. 74 Tahun 2008 dan PP No. 19 Tahun 2017 Tentang Guru

Sumber: http://pgri.or.id

Yandri Soeyono 6:22 PM Indonesia

Ini Sikap PGRI Terhadap PP No. 19 Tahun 2017, Salut!

6:22 PM

Pelantikan OSIS SMA N 2 Kei Kecil, Maluku Tenggara

Dalam lamannya, jpnn.com (21 Juni 2017) memberitakan bahwa Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengritisi adanya Rancangan Permendikbud tentang Asosiasi Guru Mata Pelajaran (AGMP)‎.

Beberapa poin yang menjadi alasan keberatan PGRI terhadap draf tersebut adalah:

Dalam draf Permendikbud itu dinyatakan hanya satu satu organisasi guru yang bernama AGMP. Menurut Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi, ‎hal tersebut bertentangan dengan UU Guru dan Dosen, pasal 41 ayat 1, guru membentuk organisasi yang bersifat independen. Artinya pembentukan organisasi/asosiasi merupakan hak guru dalam komunitasnya tanpa campur tangan dari pihak di luar guru.
Draf AGMP juga menyatakan guru wajib menjadi anggota AGMP. Ini jelas bertentangan dengan UU Guru dan Dosen, di mana guru wajib ‎ menjadi anggota organisasi profesi. Artinya guru boleh memilih organisasi sesuai keinginan dan hati nuraninya.
Drat AGMP juga menyatakan pembentukan AGMP difasilitasi oleh menteri yang menangani pendidikan, gubernur, bupati/wali kota. Ini bertentangan dengan UU Guru dan Dosen, pasal 41 ayat 5 yang menyebutkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru‎ dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Artinya, kata "dapat" pada ayat tersebut bersifat alternatif, sehingga pemerintah bisa juga memfasilitasi organisasi guru selain AGMP.
Draf AGMP yang juga dinilai janggal‎ adalah ekuivalensi pengurus sebagai tugas tambahan mendapatkan pengurangan kewajiban jam mengajar. Artinya bukan hanya AGMP yang diberikan penghargaan, tapi ekuivalen semua guru yang dapat tugas tambahan pada organisasi/asosiasi guru lainnya juga memperoleh hal sama.
Draf AGMP juga memersatukan semua guru di semua jenis, jenjang, dan satuan pendidikan dalam satu wadah untuk meningkatkan pengabdian dan peran serta di dalam pendidikan. Menurut Unifah, ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28E (ayat 3) serta UU Guru dan Dosen pasal 41 ayat 1.

"Menganaisa isi draf Permendikbud tentang AGMP, kami meminta agar segera dihentikan karena banyak ketidaksesuaian dengan UU dan terlalu dipaksakan. Apabila hal ini masih dilanjurkan, PGRI akan menempuh jalur hukum. Biarkan masalah guru mata pelajaran, PGRI yang tangani karena organisasi merupakan organisasi guru pertama di Indonesia," pungkasnya.

Yandri Soeyono 9:27 AM Indonesia

Draf Permendikbud tentang Asosiasi Guru Mata Pelajaran Ditolak PGRI

9:27 AM

Info awal tentang Sertifikasi Guru tahun 2016

Pada tahun 2016 ini, pendidikan profesi guru untuk memperoleh sertifikat pendidik dilakukan melalui 2 jenis kegiatan, yaitu PLPG (bagi guru yang TMTnya tahun 2005 - ke bawah) dan PPG (bagi guru yang TMTnya 2 Januari 2006 - sekarang).

Informasi yang beredar, sambil menunggu juknisnya keluar, akan saya share saat ini tentang syarat dan berkas yang harus disiapkan.

Syarat pertama, untuk peserta PPG (bukan PLPG ya) nilai UKG minimal 55. Jadi bagi yang belum mencapai nilai UKG 55 tetap semangat ya..
Selanjutnya, biaya untuk mengikuti PPG adalah 15 juta. informasi lebih detail mending tunggu juknisnya aja yaa..

Berkas yang harus disiapkan:
A. untuk peserta PLPG:
1. FC Ijasah S1/DIV yang dilegalisir oleh kampus.
2. FC SK Guru, sejak pertama pengangkatan - akhir, dan disyahkan pejabat berwenang.
3. FC SK mengajar 2 tahun terakhir, disyahkan atasan langsung (disertai jadwal yaa)
4. FC SK pangkat terakhir (Bagi PNS), dan disyahkan.
5. format A1 di tandatangani Dinas Pendidikan Kabupaten.

B. untuk peserta PPG:
1. FC Ijasah S1/DIV yang dilegalisir oleh kampus.
2. FC SK Guru, sejak pertama pengangkatan - akhir, dan disyahkan pejabat berwenang.
3. FC SK pangkat terakhir (Bagi PNS), dan disyahkan.
4. Pas foto warna 3 x 4 sebanyak 4 lembar (6 bulan terakhir dan bukan polaroid).
5. Pakta integritas.

Proses pelaksanaan
A. bagi peserta PLPG
1. mengikuti PLPG yang dilaksanakan oleh LPTK yang ditunjuk
2. Bagi yang belum lulus, dapat mengikuti ujian ulang (maks 2 x). jika belum lulus juga, dikembalikan ke Dinas masing2.
3. Yang tidak sempat mengikuti dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat mengikuti panggilan PLPG berikutnya.

B. bagi peserta PPG
1. mengikuti seleksi masuk di LPTK yang ditunjuk.
2. mengikuti setiap tahapan, yaitu Workshop 1, PPL 1, Workshop 2, PPL 2. sebelum mengikuti workshop 1, peserta harus melaksanakan penugasan problematika pembelajaran di sekolah masing2 (3 sks).
3. mengikuti ujian: ujian tulis 1, ujian kinerja 2, ujian tulis 2, ujian kinerja 2, dan diakhiri dengan ujian tertulis nasional secara online.
4. bagi yang belum lulus, dapat mengulang (maks 2 x) pada setiap ujian berikutnya.

Demikian dan terima kasih. Info ini saya adopsi dari ainamulyana.blogspot.co.id Yandri Soeyono 10:19 PM Indonesia

Info awal tentang Sertifikasi Guru tahun 2016

10:19 PM

1 Oktober 2016, Guru PNS SMA Kab/Kota sah menjadi PNS Provinsi, Anda senang?

11:42 PM

Buat teman-temanku yang sebagian besar adalah Guru PNS, saya ingin sharing tentang berbagai kegiatan dan istilah yang harus kita pahami dan lakukan terkait dengan karier kita sebagai Aparatur Sipil Negara.

Penulisan kali ini fokus pada PKG, SKP, dan DUPAK serta dampak dan tindak lanjut apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Guru PNS. Apa itu PKG, bagaimana prosedur dan aturannya, apa itu SKP, kapan dilaksanakan, bagaimana menilainya, bagaimana menyusun DUPAK, dan pertanyaan lainnya terkait 3 istilah tersebut akan coba dibahas pada penulisan kali ini. Berikut ini adalah gambar yang mengisahkan alur dari kesemuanya. Berharap, gambar berikut ini dapat membantu memahami dan menyusun konsep dalam struktur kognitif masing-masing terhadap penulisan saya kali ini.

Penilaian Kinerja Guru (PKG)

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Pada dasarnya, PKG ini bertujuan untuk:

Menentukan tingkat kompetensi Guru
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Guru dan sekolah
landasan dalam pengambilan keputusan tentang kinerja Guru
Menjamin bahwa Guru melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya
menjadi dasar dalam peningkatan promosi dan karir Guru serta bentuk penghargaan lainnya.

Jika kita lihat bersama tujuan tersebut, dapat kita tari kesimpulan bahwa manfaat dari PKG ini adalah:

Menilai kinerja Guru. Hasil PKG merupakan profil dari Guru tersebut.
Menghitung angka kredit. Kegiatan PKG dilaksanakan tiap tahun (2 semester) sebagai bagian dari pengembangan karir dan promosi Guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya.

Apa saja yang dinilai di PKG?

Berdasarkan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 dan Permendiknas No. 27 Tahun 2008 terdapat 4 kompetensi Guru dengan 14 subkompetensi (bagi guru mata pelajaran) dan 17 subkompetensi (bagi Guru BK/Konselor). 4 kompetensi inilah mencakup 3 dimensi tugas utama Guru, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan evaluasi, yang akan dinilai melalui instrumen yang telah dirumuskan BSNP.

Kapan diadakan PKG?

PKG merupakan penilain kinerja Guru yang dilakukan tiap 2 semester. Namun, sebelum dilakukan Penilaian Kinerja Guru, terlebih dahulu melewati 2 proses, yaitu evaluasi diri dan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Evaluasi Diri dilakukan 4-6 minggu di awal 2 semester pertama. Misalkan periode penilaian adalah Januari - Desember, maka Evaluasi Diri dilakukan pada bulan Januari - Pebruari saat periode tersebut. Tujuan dari Evaluasi Diri agar memperoleh profil Guru tersebut sebagai salah satu dasar bagi sekolah untuk menentukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang harus dilaksanakan Guru.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dilakukan dalam rentang 2 semester tersebut sebagai hasil dari Evaluasi Diri. Kegiatan ini dimaksudkan agar dapat memperbaiki kemampuan dan kompetensi Guru sebelum dilakukan penilaian kinerja guru pada 4 - 6 minggu terakhir dalam rentang waktu 2 semester.

Penilaian Kinerja Guru dilakukan 4 - 6 minggu terakhir dalam rentang waktu 2 semester. Misal periode penilaian adalah Januari - Desember, maka sebaiknya PKG dilakukan pada bulan November - Desember pada periode tersebut.

Siapa yang melakukan Penilaian?

Yang melaksanakan penilaian adalah Kepala Sekolah. Namun jika kondisi sekolah memiliki banyak Guru, maka Kepala Sekolah dapat menunjuk Guru lain yang memenuhi kriteria sebagai penilai. Disarankan, setiap penilai melakukan penilaian pada maksimal 5 orang. Kriteria penilai:

menduduki jabatan/pangkat paling rendah atau sama dengan yang dinilai
memiliki Sertifikat Pendidik
memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan yang akan dinilai
memiliki komitmen tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran
memiliki integritas diri
memahami PKG dan dinyatakan memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai kinerja Guru.

Masa kerja dari tim penilai adalah 3 tahun yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

Sasaran Kerja Pegawai

Salah satu dasar hukum dari SKP adalah Perka BKN No. 1 tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kinerja PNS. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. SKP merupakan kontrak kerja antara PNS (baca: Guru) dengan atasan langsungnya. Karena merupakan rencana kerja, maka sudah seharusnya penyusunan SKP dilaksanakan di awal tahun dari periode penilaian, yaitu Januari tahun berjalan. Bukan pada saat pengusulan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan.

Penilaian Prestasi dan Kinerja PNS terdiri dari 2 aspek, yaitu penilai SKP (60% dari total penilaian) dan penilaian tterhadap perilaku kerja PNS tersebut (40% dari total penilaian).

Kegiatan apa yang direncanakan di SKP?

Kegiatan yang direncanakan (yang akan diisi pada SKP) bersesuaian atau merujuk pada Permenpan-RB No. 16 Tahun 2009 dan Permendikbud N0. 35 Tahun 2010. Rincian kegiatan tersebut akan saya share pada penulisan berikutnya yaaa, maaf.. Namun yang perlu diperhatikan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembelajaran/bimbingan, evaluasi merupakan penilaian paket sebagai hasil dari PKG.

Selain itu juga, kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah/inovasi, dan unsur penunjang dapat dimasukkan sebagai rencana yang akan dilakukan pada periode penilaian tersebut. Pengisian kegiatan pada SKP juga merujuk pada angka kredit per tahun yang dibutuhkan Guru tersebut agar dapat naik pangkat atau jabatan. Misal, jika Guru tersebut membutuhkan angka kredit per tahun sebanyak 16, maka rencana kegiatan yang dilakukan sebaiknya memiliki angka kredit yang nantinya bisa memenuhi angka kredit per tahun tersebut.

Berapa besar angka kredit dari masing-masing kegiatan?

Perhitungan angka redit dari masing-masing kegiatan merujuk pada Permenpan-RB No. 16 Tahun 2009 dan Permendikbud N0. 35 Tahun 2010. bahasan tentang angka kredit dan kegiatan yang mendapat angka kredit akan diulas pada penulisan berikutnya, yaa biar gak kepanjangan juga tulisan yang ini.

Bagaimana prosedurnya?

Awal tahun, yaitu pada bulan Januari, lakukan kontrak kerja dengan atasan langsung dengan cara menyusun rencana kegiatan untuk memperoleh angka kredit yang dituangkan melalui SKP. Laksanakanlah rencana kegiatan tersebut selama 1 tahun, usahakan semua rencana kegiatan pada SKP dapat tercapai pada akhir tahun. pada akhir tahun, Kepala Sekolah melakukan penilaian. Selanjutnya, hasil penilaian diberikan kepada Guru yang bersangkutan. Jika tidak ada keberatan dan penilaian tersebut disetujui, maka mintalah persetujuan dari atasan Kepala Sekolah, misal Kepala Bidang terkait di Dinas Pendidikan setempat.

Apa itu DUPAK?

Dupak adalah Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit. Dupak diusulkan oleh sekolah kepada Tim Penilai Angka Kredit agar dapat diterbitkan Penetapan Angka Kredit (PAK) dari Guru setiap tahun. Dasar Hukum dari DUPAK ini adalah Permenpan-RB No. 16 Tahun 2009 dan Permendikbud N0. 35 Tahun 2010. Teman-teman dapat membaca dan memahaminya sendiri. materi tentang Dupak ini cukup banyak, jadi harus dibatasi untuk penulisan kali ini.

Dupak adalah sebuah daftar yang berisi kegiatan yang telah dilakukan Guru selama 1 tahun dan memiliki angka kredit. Dupak harus disertai dengan bukti fisik pendukung agar dapat diverifikasi dan diberikan nilai oleh Tim Penilai.

Untuk saat ini, saya hanya bisa mengulas sedikit tentang DUPAK. Bahasan tentang angka kredit, cara menghitung, dan membuat DUPAK insya Allah akan saya share pada penulisan selanjutnya. Sudah sore, kawan. Saya harus pulang untuk bertemu anak tercinta, Aisyah.

Yandri Soeyono 11:39 PM Indonesia

Apa Itu PKG, SKP, dan DUPAK?

11:39 PM

Yandri Soeyono

Mathematics and Education

Kisi-kisi SIM PKB Semua Kelas Semua Mapel

Modul SIM PKB Matematika SMP 2017

Panduan Registrasi Bagi Guru di SIM PKB

Panduan Verval Data Guru Di SIM PKB 2017

Panduan Membuat Komunitas Di SIM PKB Bagi Operator Dinas

Panduan Melengkapi Data Komunitas Guru Bagi Ketua Komunitas

Kelola Komunitas POKJA GTK Kemdikbud

Panduan Menambah Anggota Komunitas Di SIM PKB

Panduan Menambah Peserta Ke Kelas Diklat Di SIM PKB

Ini Sikap PGRI Terhadap PP No. 19 Tahun 2017, Salut!

Draf Permendikbud tentang Asosiasi Guru Mata Pelajaran Ditolak PGRI

Info awal tentang Sertifikasi Guru tahun 2016

1 Oktober 2016, Guru PNS SMA Kab/Kota sah menjadi PNS Provinsi, Anda senang?

Apa Itu PKG, SKP, dan DUPAK?

Popular Posts

Visitor

Blog Archive

Labels