Yandri Soeyono

Home » Archives for 2017

Pecobaan dengan Geogebra

4:36 AM

Kisi-kisi SIM PKB Semua Kelas Semua Mapel

6:09 PM

Modul SIM PKB Matematika SMA 2017

8:28 PM

Modul SIM PKB Matematika SMP 2017

8:22 PM

Asep Mulyana, Peneliti, tinggal di Kota Banjar.

Oleh Asep Mulyana Peneliti, tinggal di Kota Banjar, Jawa Barat Pada Desember 2010 lalu, saya menghadiri rapat orangtua siswa dengan pihak sekolah di sebuah SD di Kota Banjar. Pada pertemuan itu dibahas peraturan disiplin baru bagi siswa. Peraturan itu berisi puluhan larangan bagi siswa, mulai dari larangan makan sambil berjalan sampai larangan berbuat sesuatu yang dianggap melecehkan seksual. Di samping itu, aturan baru itu dibuat amat rinci dengan memuat skor pelanggaran yang bervariasi untuk menentukan sanksi yang dijatuhkan. Dalam pandangan saya, filosofi peraturan itu berangkat dari ketidakpercayaan (distrust) kepada siswa dan mengasumsikan bahwa siswa punya potensi destruktif dan, oleh karena itu, harus diatur sejumlah larangan dan sanksi yang diharapkan mampu membatasi siswa melakukan perbuatan yang dianggap negatif. Dasar filosofi aturan sekolah ini mirip dengan hampir semua aturan di negeri ini, di semua level, baik perusahaan, birokrasi, maupun peraturan pemerintah di mana ketidakpercayaan dan kecurigaan kepada pekerja, pegawai, atau masyarakat menjadi roh yang dominan. Bagi saya, peraturan untuk membangun kondisi yang baik dan positif di sekolah harus mulai dari cara kita membangun trust (kepercayaan) dengan pikiran positif tentang subjek yang akan kita atur. Saya percaya bahwa pikiran positif akan menarik orang, momentum, dan peristiwa yang positif pula. Oleh karena itu, landasan filosofis aturan disiplin baru di sekolah itu harus dirombak ulang sedemikian rupa sehingga aturan itu disemangati oleh kepercayaan (trust) kepada anak. Aturan itu seharusnya disusun dengan kerangka berpikir yang positif (husnudzon) dimana anak dipandang sebagai entitas yang memiliki potensi untuk berbuat baik dan bertindak positif. Sebagai ilustrasi, saya meminjam perspektif hypnoterapi untuk menjelaskan hal ini. Menurut perspektif ini, output pikiran sadar yang mendorong perilaku kita sehari-hari dituntun oleh apa yang mengendap dalam pikiran bawah sadar. Adapun pikiran bawah sadar ditentukan oleh input yang kita cerna sehari-hari dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, kalau kita meng-input hal-hal positif dalam pikiran bawah sadar, maka output (sikap, kata, dan perbuatan) sadar kita akan terdorong ke arah yang positif. Demikian pula sebaliknya. Jika aturan yang baru itu berniat menegakkan kebaikan di sekolah, maka aturan yang dibuat bukanlah menyusun sejumlah perbuatan negatif yang tidak boleh dilakukan, tetapi merumuskan sejumlah sikap, kata, dan perbuatan positif, lalu mendorong siswa untuk membaca, menghayati, dan mempraktikkan aturan positif itu dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Pemberian reward menjadi instrumen penting untuk membangun ketaatan dalam pengamalan peraturan sekolah tersebut. Model aturan semacam ini mampu merangsang siswa untuk selalu bersikap, berkata, dan berbuat dalam konteks kebaikan yang diatur sekolah. Pada bagian lain, masih menurut perspektif hypnoterapi, pikiran bawah sadar kita, termasuk anak-anak kita, tidak dapat menangkap kalimat negatif yang ditandai kata "tidak" atau "dilarang". Kita ambil contoh aturan "Tidak Boleh Membuang Sampah Sembarangan", maka pikiran bawah sadar kita tidak akan menangkapkan kata "Tidak" sebagai penanda kalimat negatif. Pikiran bawah sadar kita hanya akan menangkap kalimat positif, sehingga larangan itu akan ditangkap pikiran bawah sadar kita sebagai "Boleh Membuang Sampah Sembarangan". Perspektif hypnoterapi itu mengonfirmasi kenyataan masyarakat kita yang doyan membuang sampah sembarangan meskipun tak kurang tulisan larangan membuang sampah terpampang di banyak penjuru. Aturan yang baik, menurut kacamata hypnoterapi, harus dibentuk dalam kalimat positif, sehingga langsung dapat diterima alam bawah sadar kita, misalnya "Terima kasih Anda sudah membuang sampah pada tempatnya". Menurut saya, sekolah tak perlu membuat aturan pelarangan secara tertulis. Perbuatan negatif yang mungkin dilakukan anak sebaiknya diatur secara tidak tertulis (konvensi) untuk menghindari tumpang-tindih atau berlebih-lebihan (redundant). Konvensi tetap dapat menjangkau pemberlakuan aturan sejauh pihak sekolah tanggap untuk menegakkan konvensi tersebut dengan sejumlah sanksi moral yang mengedukasi anak. Model pengaturan disiplin dan larangan dalam bentuk konvensi semacam ini sudah dipraktikkan di Pesantren Modern Gontor selama puluhan tahun. Syukurlah pihak sekolah menyambut baik masukan saya dengan mendekonstruksi aturan itu. Pihak sekolah lalu menghapus peraturan disiplin tersebut dan menggantinya dengan aturan baru yang dilandasi trust kepada siswa. * Ditulis di Kota Banjar pada 7 Juli 2011, dimuat di Koran Harapan Rakyat (harapanrakyat.com), terbit di Banjar, Ciamis, dan Pangandaran

Tentang Asep Mulyana:
Asep Mulyana merampungkan pendidikan S1 pada Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada (UGM). Semasa mahasiswa, ia bergiat di Majalah Mahasiswa Balairung UGM. Setelah lulus kuliah, ia bekerja di beberapa media dan lembaga riset media. Sejak 2006 - sekarang, Asep bekerja sebagai peneliti di Komnas HAM. Pada 2008 ia mengikuti International Human Rights Training Programme (IHRTP) di Kanada. Pada tahun yang sama, Asep mendapatkan beasiswa dari NORAD’s Programme for Master Studies (NOMA) Scholarship untuk melanjutkan studi pada Program S2 HAM dan Demokrasi di UGM dan University of Oslo, Norwegia. Pada Juni 2015 Asep juga mengikuti Leadership Programme di John Hopkins University, Amerika Serikat. Asep Mulyana dapat dihubungi via e-mail: asepmulyana02@gmail.com

Hubungan Asep Mulyana dengan Saya:
Kang Asep, begitu sapaan saya terhadap beliau, adalah salah satu penghuni Asrama Dharmaputera, Universitas Gadjah Mada, saat mengarungi masa kuliah S1 dulu. Kebetulan, saya pun salah satu warga dari asrama tersebut. Saya pribadi banyak belajar dari beliau. Setelah sekian tahun tak pernah bertemu, kemajuan teknologi mempertemukan kami dalam grup salah satu media sosial. Dan masih, saya masih belajar dari beliau, terutama belajar cara menulis yang baik dengan membaca tulisan-tulisan beliau. Berharap, bisa segera ngopi bareng di salah satu tempat asik di bumi ini. Yandri Soeyono 8:16 AM Indonesia

Membangun Trust Dalam Peraturan Kita

8:16 AM

Menindak-lanjuti berbagai isu dan kebingungan yang sering dibicarakan di media sosial, berikut ini Panduan Registrasi Bagi Guru di SIM PKB. Panduan lengkap disertai gambar dalam bentuk pdf dapat diunduh pda akhir tulisan ini.

Berikut langkah-langkah Registrasi Bagi Guru di SIM PKB:

1. Buka laman sim.gurupembelajar.id di browser.
2. Lalu klik pada Tombol Registrasi Akun di pojok kanan bawah

3. Lalu klik pada Tombol Cari Nomor UKG di pojok kanan bawah
4. Isikan Propinsi, Kab./Kota, dan Nama
5. Lalu klik Tombol Cari GTK
6. Jika berhasil, maka akan muncul nama yang anda cari
7. Periksa lebih dulu Nama dan Instansi Sekolah
8. Jika sudah betul, silahkan mencatat No UKG anda
9. Setelah itu, klik Tombol Kembali Ke Login di pojok kiri bawah
10. Masukkan No UKG dan Tanggal Lahir
11. Lalu klik pada Kotak di sebelah tulisan Saya Bukan Robot
12. Pada tampilan ini, anda akan diminta untuk mengikuti perintah yang ada di layar
13. Setelah berhasil Kotak Tercetang, lalu klik Tombol REGISTER
14. Muncul notifikasi di layar, klik pada Tombol SETUJU
15. Lalu muncul tampilan untuk mencetak Akun anda ke dalam Format .PDF
16. Klik tombol simpan
17. Silahkan kembali ke halaman awal Login
18. Isikan No UKG dan Password yang anda dapatkan saat mencetak akun tadi
19. Lalu klik Tombol Login
20. Jika berhasil, maka anda akan masuk pada Halaman Verifikasi Data
21. Silahkan periksa Instansi Sekolah, Mapel, dan Jenjang Sekolah
22. Jika ada perubahan Instansi Sekolah, maka klik pada Tombol Pensil di kotak yang berisi
data Instansi Sekolah
23. Maka akan muncul tampilan di bawah ini, dan silahkan memilih sekolah di tempat
anda mengajar
24. Lalu klik Tombol Simpan
25. Jika ada perubahan Mapel, maka klik pada Tombol Pensil di kotak yang berisi data
Mapel
26. Maka akan muncul tampilan di bawah ini, dan silahkan memilih Mapel yang anda
ajarkan di sekolah
27. Lalu klik Tombol Simpan
28. Setelah data diverifikasi dan diperbaiki, silahkan klik Tombol Simpan

Unduh Panduan Registrasi Bagi Guru di SIM PKB.

Lihat juga :

1. Panduan Melengkapi DataKomunitas Bagi Ketua Komunitas

2. Panduan Registrasi Bagi GuruDi SIM PKB

3. Panduan Verval Data Guru DiSIM PKB 2017

4. Panduan Membuat Komunitas DiSIM PKB 2017 Bagi Operator Dinas

5. Kelola Komunitas Pokja GTKKEMDIKBUD

6. Panduan Melengkapi DataKomunitas

7. Panduan Menambah Anggota Komunitas

8. Panduan Menambah Peserta Ke Kelas Diklat

Salam Pendidikan!

Yandri Soeyono 2:26 AM Indonesia

Panduan Registrasi Bagi Guru di SIM PKB

2:26 AM

Panduan Verval Data Guru Di SIM PKB 2017

2:24 AM

Panduan Membuat Komunitas Di SIM PKB Bagi Operator Dinas

1:43 AM

Panduan Melengkapi Data Komunitas Guru Bagi Ketua Komunitas

1:14 AM

Kelola Komunitas POKJA GTK Kemdikbud

1:10 AM

Panduan Menambah Anggota Komunitas Di SIM PKB

10:16 PM

Berikut ini akan kami bagikan informasi terkait SIM PKB bagi Guru, yaitu Panduan Menambah Peserta ke Kelas Diklat. Panduan lengkap yang disertai gambar dapat diunduh dan dilihat pada file yang kami bagikan di akhir tulisan ini (berformat pdf).

Langkah-langkah Menambah Peserta ke Kelas Diklat:

1. Buka laman sim.gurupembelajar.id
2. Login dengan menggunakan akun yang sudah diperoleh
3. Setelah login, klik pada Menu Anggota Komunitasku pada Kotak Kuning

4. Lalu akan tampil daftar kelas yang telah dibuat oleh P4TK di bawah ini
5. Terlihat kelas yang sudah diisi peserta dan yang belum diisi peserta

6. Pilih salah 1 kelas sesuai arahan P4TK atau Dinas Pendidikan
7. Untuk dapat menambahkan Peserta, klik pada Tombol Plus berwarna Hijau

8. Lalu akan muncul daftar nama Guru-guru yang sudah menjadi Anggota Komunitas
9. Cari nama guru yang akan dimasukkan sebagai peserta diklat pada kotak sebelah kiri
10. Klik pada Tanda Panah Berwarna Hijau disamping nama guru tersebut

11. Maka nama yang dipilih akan berpindah ke kotak sebelah kanan
12. Periksa kembali seluruh nama yang diusulkan sebagai peserta diklat berada di kotak
sebelah kanan
13. Setelah yakin, maka klik Tombol Simpan
14. Jika berhasil, muncul notifikasi seperti gambar di bawah ini

15. Pilih OK, maka akan terlihat jumlah peserta sudah muncul pada Kelas Diklat PKB
16. Jika anda ingin mengganti nama peserta, dapat dilakukan dengan menekan tombol titik
3 di sebelah kanan
17. Maka akan muncul pilihan Edit Peserta
18. Lalu lakukan perubahan dengan menekan gambar silang pada salah 1 guru pada kotak
di sebelah kanan
19. Lalu pilih kembali salah 1 guru dari kotak sebelah kanan untuk mengganti peserta
tersebut.
20. Caranya sama seperti Langkah Nomor 10.

Unduh Panduan Menambah Peserta ke Kelas Diklat.

Lihat juga :

1. Panduan Melengkapi DataKomunitas Bagi Ketua Komunitas

2. Panduan Registrasi Bagi GuruDi SIM PKB

3. Panduan Verval Data Guru DiSIM PKB 2017

4. Panduan Membuat Komunitas DiSIM PKB 2017 Bagi Operator Dinas

5. Kelola Komunitas Pokja GTKKEMDIKBUD

6. Panduan Melengkapi DataKomunitas

7. Panduan Menambah Anggota Komunitas

8. Panduan Menambah Peserta Ke Kelas Diklat

Salam Pendidikan!

Yandri Soeyono 9:46 PM Indonesia

Panduan Menambah Peserta Ke Kelas Diklat Di SIM PKB

9:46 PM

Apakah Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2017 tentang Guru sudah berpihak kepada Guru? Berikut ini saya sampaikan sikap PGRI terhadap terbitnya PP ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Mei 2017. Demi kemaslahatan bersama tanpa merugikan kepentingan salah satu, yakni guru selaku profesi pendidikan dan masyarakat Indonesia, PGRI segera merespon dengan memberikan pernyataan sikap dan tuntutan pada pemerintah mengadakan peninjauan ulang.

Kegiatan 'Bersalaman' di SMA N 2 Kei Kecil

Dalam lamannya, pgri.or.id, tertulis 'Idealnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan sebuah langkah perbaikan dimensi pendidikan yang bermuara pada suksesnya tujuan pendidikan nasional. Ketika akan menerbitkan sebuah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pendidikan seyogyanya melibatkan berbagai pihak diantaranya adalah organisasi profesi guru sebagai bagian dari ekosistem pendidikan'. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perumusan hingga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut, tidak melibatkan pihak Guru, dalam hal ini organisasi yang mewadahi profesi Guru. Tidak dapat kita pungkiri bahwa ada beberapa organisasi Guru lainnya, akan tetapi PGRI merupakan organisasi pertama dan yang diakui oleh pemerintah.

Bagi yang ingin mengunduh terlebih dahulu PP No. 74 Tahun 2008 dan PP No 19 Tahun 2017, dipersilahkan.

Tidak perlu berlama-lama, mari kita lihat apa yang ditemukan PGRI terkait PP ini.

Pasal 1 butir 9

Hasil Kajian

Perbedaan pengertian “guru tetap”

PP 74 : Guru tetap adalah guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktku paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus... dst

PP 19 : Guru tetap adalah guru yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau diangkat oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan telah bertugas untuk jangka waktu paling sedikit 2 (dua) tahun...dst

Rekomendasi

Kata perjanjian kerja pada revisi PP 74 perlu dipertegas, karena ada guru yang mengabdi sebelum UU ASN diberlakukan

Pasal 8 diubah

Hasil Kajian

PP 74: “Sertifikasi Pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel”.

Dalam PP 19 kata “harus” dihapus,

Rekomendasi

Perlu diperjelas penghilangan kata “harus” dihapus karena dapat menghilangkan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan prosedur yang ditempuh.

Pasal 12

Tentang uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan dihapus.

Hasil Kajian

Ketentuan tentang uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan dihapus.

Masalahnya: Bagaimana nasib para guru dalam jabatan yang belum memperoleh sertifikat pendidik yang jumlahnya masih 30% dari jumlah guru? PPG Seperti halnya calon guru?

Rekomendasi

Hendaknya guru mendapatkan hak untuk PLGP sebagaimana ada ketentuan dalam pasal 12 butir 1 dan 2 sedangkan butir 3, 4 dst dapat dihilangkan

Pasal 14

Tentang kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan anggaran uji kompetensi bagi guru dalam jabatan dihapus

Hasil kajian

Meski masa transisi 10 tahun dalam UUGD telah berakhir Desember 2015, bukan berarti gugur kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan uji kompetensi (sertifikasi guru) bagi guru dalam jabatan. Harus ada upaya tafsir UUGD Pasal 82 ayat (2) untuk dasar penyelesainnya.

Rekomendasi

masih relevan untuk dimunculkan kembali atau tidak dihapus, alasan tafsir UUGD pasal 82 ayat 2 menyebutkan bahwa bukan untuk menghentikan pembiayaan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualifikasi guru

Pasal 15

Tentang tunjangan profesi diubah

Hasil Kajian

1. Pasal 15 ayat (2) huruf f tentang tugas tambahan selain huruf a sampai dengan huruf e, perlu segera diatur kaitannya dengan ekuvalensinya dengan penugasan guru sebagaimana disebutkan dalam penjelasan atas PP No.19 (yaitu tugas tambahan guru sebagai koordinator PKB/PKG, pembina ekstrakurikuler dan/atau kokurikuler, pembina kepramukaan, pembina UKS, pembina OSIS, dan wali kelas).

2. Pasal 15 ayat (3), ketentuan tentang tunjangan profesi pengawas segera ditetapkan agar tidak melewati masa transisi selama 2 tahun sesuai yang dalam Pasal 67.

3. Pasal 15 ayat (4) huruf g diusulkan penilaian kinerja berdasakan performa kinerja guru di sekolah, bukan didasarkan hasil tes UKG.

Hasil Rekomendasi

Perlu rumusan khusus bagi guru yang telah tersertifikasi tetapi kurang dari 24 jam tatap muka dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan tugas tambahan
Tunjangan profesi pengawas tetap diberikan sehingga PP 74 tahun 2008 pasal 15 ayat 4 tetap diberlakukan sampai ada penjelasan khusus tentang pendoman teknis jika ingin diganti dengan tunjangan pengawas
UKG hanya diperuntukan untuk pemetaan dalam rangka peningkatan mutu guru berdasarkan peraturan Permendikbud no. 57 tahun 2017 dan tidak berpengaruh pada TPG
Tugas tambahan a sampai dengan f harus ada atau sikronkan dengan dapodik, atau dapodik mengakomodir butir a sampai f

Pasal 18 diubah

Hasil kajian

Perlu dikaji lebih lanjut terkait bansos

Rekomendasi

Bansos diharapkan dapat menutup permasalahan kebutuhan sekolah yang terkendala dengan keterbatasan anggaran, sehingga penghapusan untuk sumber anggaran ini akan berdampak pada keseimbangan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 19 s.d. Pasal 29

Tentang tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan dihapus

Hasil Kajian

Mengapa pengaturan pemberian tunjangan fungsional subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan dihapus ?Padahal ketentuan tentang tunjangan dan maslahat tersebut ada pada UUGD Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 17.
Penghapusan berbagai tunjangan bagi guru tersebut mengakibatkan kesejahteraan guru akan berkurang, dan dampaknya akan mempengaruhi kinerja guru.

Rekomendasi

Pada ketentuan pasal 24, 25, dan 26 terkait maslahat tambahan perlu di perjelas atau dipertegas melalui petunjuk teknis sehingga mempermudah guru berserta keluarga mendapatkan haknya.

Pasal 52

Tentang beban kerja guru diubah

Hasil Kajian

Pasal 52 ayat (3) ditindaklanjuti dengan terbitnya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 Pasal 3 disebutkan bahwa “Hari Sekolah digunakan oleh guru untuk melaksanakan beban kerja guru”
Perlu segera diatur lebih lanjut mekanisme tugas tambahan guru agar mencapai 24 jam tatap muka.

Rekomendasi

Perlu menambahkan ketentuan menurut Permendikbud No. 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling, dimana Bimbingan dan konseling berdasarkan rasio siswa

Pasal 54 diubah

Hasil kajian

Pasal 54 ayat (4) : Segera ditertibkan Permendikbud tentang beban kerja kepala satuan pendidikan dan pengawas dengan melibatkan semua unsur terkait termasuk organisasi guru.

Rekomendasi

Sudah Jelas dalam hasil kajian

Pasal 58 diubah

Hasil Kajian

Pasal 58 ayat (4): segera diterbitkan Permendikbud tentang Perencanaan, Pengangkatan, dan penempatan guru dengan melibatkan semua unsur terkait termasuk organisasi guru.

Rekomendasi

Untuk pengangangkatan guru di daerah khusus tetap mengutamakan guru yang sudah lama mengabdi di daerah tersebut

Pasal 66

Pendidikan Profesi Guru diubah

Hasil Kajian

1. Ayat (1) PGRI mengusulkan tetap dilaksanakan sertifikasi guru bagi guru dalam jabatan melalui PLPG.

2. Ayat (2) kewajiban pemerintah dan pemda untuk membiayai guru dalam jabatan sesuai dengan UUGD Pasal 13 ayat (1).

Rekomendasi

Sudah Jelas dalam hasil kajian

Pasal 67

Hasil Kajian

Segera menerbitkan ketentuan tentang tunjangan Profesi Pengawas sebelum berakhir masa transisi.

Rekomendasi

Sudah Jelas dalam hasil kajian, dan meminta tunjangan profesi pengawas tetap diberikan hingga ada kejelasan lebih lanjut terkait kebijakan yang menyangkut Tunjangan Profesi Pengawas.

Pasal lain yang tidak disebutkan dianggap ada keberpihakan kepada kepentingan guru sehingga PGRI memberkan dukungan pada pemerintah untuk pelaksanaan pasal dalam ketentuan yang ditetapkan, Selain mengkaji PP No. 19 tahun 2017 dalam rumusan tim mensertakan masukan-masukan yang diserap dari perwakilan daerah-daerah dalam menyuarakan kepentingan guru, yang masih ada relevansi dengan PP Nomer 19 tahun 2017, antara lain: Ketentuan mengikuti PPG dengan biaya sendiri (atau subsisdi) dan didahului keharusan nilai UKG minimal 8 adalah melanggar UUGD dan melanggar hak-hak guru untuk mendapatkan hak tunjangan profesi

Pelaksanaan UKG dengan menjadikan syarat mengikuti PLPG sudah melanggar prinsip pendadogik dan prinsip penilaian, jika diharuskan UKG maka standar nilai tidak 8,0 melainkan rentang 6,1 sampai dengan 6,8.
Perlu juga ada uji validitas dan reliabilitas soal-soal materi UKG karena akan menentukan hak-hak guru mendapat TPG melalui proses sertifikasi
Mempertegas bahwa penghapusan PLPG untuk sertifikasi dalam jabatan guru bertentangan UUGD
Persyaratan kenaikan pangkat yang terlalu rumit untuk golongan IV a ke atas melebihi ketentuan Permenpan RB No. 16 tahun 2009 yang dikategorikan rumit sehingga menghambat karir guru yang berdampak pada pelaksanaan belajar dan perlu ditinjau ulang
Kekurangan guru yang cukup signifikan kurang lebih 400.000 orang saat ini di isi oleh guru honorer pada negeri dan guru tidak tetap di sekolah swasta memerlukan regulasi yang tidak membatasi guru honorer mereka untuk di angkat menjadi tenaga ASN. Dan memberikan kesempatan pada pemerintah daerah untuk memprioritaskan mengangkat tenaga honorer untuk menjadi ASN
Perlu regulasi yang mengatur khusus bagi guru mata pelajaran yang bertugas di sekolah dasar (selain guru kelas) menyangkut sertifikasi
Beban tugas pengawas dalam rangka mendapatkan tunjangan jangan terlalu memberatkan sehingga menganggu kinerja pengawas

Naskah rekomendasi berikut telah diserahkan pada Menteri Pendidikan secara langsung di Kementerian Pendidikan. Selanjutnya PGRI mengajak bersama guru-guru di Indonesia untuk mengawal penuh rekomendasi dalam menciptakan tatanan dunia pendidikan yang ramah pada kepentingan profesi guru, PGRI juga menyatakan siap menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan segenap aspek kebijakan sehingga meminimalkan seluruh aspek kesenjangan yang akan muncul.

Unduh: PP No. 74 Tahun 2008 dan PP No. 19 Tahun 2017 Tentang Guru

Sumber: http://pgri.or.id

Yandri Soeyono 6:22 PM Indonesia

Ini Sikap PGRI Terhadap PP No. 19 Tahun 2017, Salut!

6:22 PM

Unduh PP No. 74 Tahun 2008 dan PP No. 19 Tahun 2017 tentang Guru

6:11 PM

Pelantikan OSIS SMA N 2 Kei Kecil, Maluku Tenggara

Dalam lamannya, jpnn.com (21 Juni 2017) memberitakan bahwa Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengritisi adanya Rancangan Permendikbud tentang Asosiasi Guru Mata Pelajaran (AGMP)‎.

Beberapa poin yang menjadi alasan keberatan PGRI terhadap draf tersebut adalah:

Dalam draf Permendikbud itu dinyatakan hanya satu satu organisasi guru yang bernama AGMP. Menurut Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi, ‎hal tersebut bertentangan dengan UU Guru dan Dosen, pasal 41 ayat 1, guru membentuk organisasi yang bersifat independen. Artinya pembentukan organisasi/asosiasi merupakan hak guru dalam komunitasnya tanpa campur tangan dari pihak di luar guru.
Draf AGMP juga menyatakan guru wajib menjadi anggota AGMP. Ini jelas bertentangan dengan UU Guru dan Dosen, di mana guru wajib ‎ menjadi anggota organisasi profesi. Artinya guru boleh memilih organisasi sesuai keinginan dan hati nuraninya.
Drat AGMP juga menyatakan pembentukan AGMP difasilitasi oleh menteri yang menangani pendidikan, gubernur, bupati/wali kota. Ini bertentangan dengan UU Guru dan Dosen, pasal 41 ayat 5 yang menyebutkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru‎ dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Artinya, kata "dapat" pada ayat tersebut bersifat alternatif, sehingga pemerintah bisa juga memfasilitasi organisasi guru selain AGMP.
Draf AGMP yang juga dinilai janggal‎ adalah ekuivalensi pengurus sebagai tugas tambahan mendapatkan pengurangan kewajiban jam mengajar. Artinya bukan hanya AGMP yang diberikan penghargaan, tapi ekuivalen semua guru yang dapat tugas tambahan pada organisasi/asosiasi guru lainnya juga memperoleh hal sama.
Draf AGMP juga memersatukan semua guru di semua jenis, jenjang, dan satuan pendidikan dalam satu wadah untuk meningkatkan pengabdian dan peran serta di dalam pendidikan. Menurut Unifah, ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28E (ayat 3) serta UU Guru dan Dosen pasal 41 ayat 1.

"Menganaisa isi draf Permendikbud tentang AGMP, kami meminta agar segera dihentikan karena banyak ketidaksesuaian dengan UU dan terlalu dipaksakan. Apabila hal ini masih dilanjurkan, PGRI akan menempuh jalur hukum. Biarkan masalah guru mata pelajaran, PGRI yang tangani karena organisasi merupakan organisasi guru pertama di Indonesia," pungkasnya.

Yandri Soeyono 9:27 AM Indonesia

Draf Permendikbud tentang Asosiasi Guru Mata Pelajaran Ditolak PGRI

9:27 AM

Salah satu Spot Selfie di Pinusan Kragilan

Ramadhan 1438 H merupakan momen penting bagi keluarga kecilku, karena inilah mudik pertama kami, alhamdulillah..

Cukup jauh perjalanan yang kami tempuh, karena menggunakan Kapal Putih (kapalnya Pelni, red) dari Tual hingga ke Jakarta (selama 5 hari), dilanjutkan menggunakan bis ke Magelang. Akibatnya, tak dapat dipungkiri, kami kelelahan! Bukan sekedar istirahat 1-2 hari, tidak, kami butuh lebih dari itu. Hampir 3 minggu kami tidak bepergian ke luar dari sekitaran rumah.

Alhamdulillah, tanggal 21 Juni 2017, bertepatan dengan Wedding Anniversary kami, berkunjunglah kami ke suatu desa kecil di daerah Pakis. Daerah ini sangaaaat dingin, entah berada di ketinggian berapa mdpl. Namanya, Pinusan Kragilan.

Banyak ketakjuban yang diberikan kepada kami, khususnya saya. Saya merupakan penikmat keindahan alam. Namun di desa ini, kami mendapatkan lebih dari itu. Mungkin ini hal biasa bagi mereka, tapi tidak bagi saya. Betapa suatu daerah yang cukup sulit dijangkau, dengan cuaca yang cukup ekstrim, dapat mereka rubah dan manfaatkan menjadi lahan hidup bagi penduduk desa itu sendiri.

Spot Selfie Buatan

Butuh keberanian untuk berfoto di sini.

Begitu banyak spot untuk berfoto-ria yang mereka tawarkan kepada kami, para pengunjung. Dan terdapat juga begitu banyak spot buatan, selain dari keindahan alam itu sendiri, baik yang gratis maupun berbayar. Ada yang berlatarkan teduhnya hutan pinus, ada pula yang menawarkan pemandangan dari ketinggian. Spot berbayar itupun tidak mahal, Rp.5000 untuk 1 orang. Dapat berfoto sepuasnya di spot tersebut. Eittsss, lupa bawa kamera? Jangan takut, karena banyak fotografer yang menawarkan jasanya di sini. Tidak mahal, Rp.2500 untuk 5 jepretan, hehe...

Spot unik di Pinusan Kragilan

Belum selesai di situ, masih ada ketakjuban lainnya. Di desa tersebut juga dijual beberapa jenis sayuran. Segarrrrr dan murahhhhhh.. Misal ya, brokoli itu dijual Rp.10.000/kg dan labu siam dijual Rp.5000/kg. Wooowww, ini luar biasa. Maklum, harap dingat bahwa kami adalah pendatang.

Selain itu, biaya masuk Pinusan Kragilan juga murahhhh. Hanya Rp.3000/motor. Jadi sebenarnya biaya ini hanyalah biaya parkir di Pinusan ini. Hummmm, kenikmatan yang bertubi-tubi. Toilet dan tempat parkirnya aman, nyaman dan mantap. Selain itu, banyak juga penjual makanan di sekitarnya. Berhubung kami datang saat sedang berpuasa, maka tak sempat untuk mengeksplor makanan di sini,baik harga maupun rasanya. Tapi sekilas, nampak sangat menggiurkan, karena kehangatan dari kepulan asap yang tersembul di balik mangkok itu sangat pas dengan kondisi dingin yang menyejukkan ini.

Pendidikan Kreatifitas

Melihat suatu ide yang tersalurkan menjadi beberapa karya membuat saya terkagum. Kreatifitas, inovasi, dan hal-hal baru lainnya memang menarik dan juga menggiurkan. Berapa banyak rupiah yang berputar di desa itu per harinya? Wow, luar biasa. Berapa banyak warga desa yang ikut ambil bagian dalam kerja bersama tersebut? Menakjubkan.

Alam kita begitu indah. Keindahannya itu unik, tak bisa dibandingkan antara satu daerah dengan lainnya. Keunikan ini yang baiknya digali dan dikembangkan untuk warga daerah itu sendiri. Ini hanyalah salah satu contoh. Masih banyak contoh daerah lainnya yang bisa menggerakkan warganya sendiri dengan mengembangkan potensi lokal yang ada. Kata kunci dari ini adalah kreatifitas.

Zaman sekarang dan yang akan datang adalah zamannya beradu kreatifitas. Kita tidak perlu bersombong-ria secara berlebihan jika putera-puteri kita bisa juara olimpiade Matematika, mendapat peringkat 1 di sekolah, atau lolos menjadi perwakilan sekolah dalam cerdas cermat. Yang layak dibanggakan adalah ketika dengan ilmu yang mereka miliki itu dapat menghasilkan karya yang bermanfaat bagi orang lain, apalagi yang bermanfaat bagi orang banyak. Bukan sekedar PRESTASI!

Beberapa pakar membedakan antara kreatifitas dan inovasi. Inovasi merupakan produk dari kreatifitas. Sedangkan kreatifitas itu sendiri berada pada ranah kognitif. Mari kita sebut saja 'berpikir kreatif' untuk membedakannya dengan suatu inovasi. Dan dalam postingan kali ini, saya ingin membicarakan tentang berpikir kreatif tersebut. Berpikir kreatif merupakan langkah awal untuk menghasilkan inovasi.

Dalam sistem pendidikan kita sekarang ini, manusia kreatif merupakan salah satu tujuan diselenggarakannya Pendidikan Nasional. Hal ini sejalan dengan trend global yang menyatakan bahwa salah satu kompetensi/keterampilan penting yang wajib dimiliki pada abad 21 adalah keterampilan berpikir kreatif. Sehingga, tidak salah jika pemerintah kita pun mengharapkan hal yang sama terhadap anak bangsanya, dan tiap-tiap pendidik (dalam hal ini yang saya maksud adalah Guru di sekolah) memiliki TANGGUNG JAWAB untuk memastikan hal tersebut dapat terjadi.

Kenyataannya, pemikiran terhadap berpikir kreatif tersebut hanya pada hasil/tujuan yang diharapkan. Belum ada blue print yang detail dan teknis bagaimana hal itu bisa terjadi. Yang saya maksud adalah: bagaimana caranya agar para peserta didik kita bisa berpikir kreatif saat belajar Sejarah? Apa yang harus dilakukan para Guru Biologi agar peserta didiknya bisa berpikir kreatif? Bahan ajar seperti apa yang diperlukan Guru Matematika agar peserta didiknya bisa berpikir kreatif? Pertanyaan seperti apa yang harus digunakan Guru Agama hingga mampu merangsang kemampuan berpikir kreatif peserta ddiknya? Apa peran Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan untuk memastikan para peserta didik di sekolahnya memiliki keterampilan berpikir kreatif?
Nampaknya, pertanyaan-pertanyaan tersebut diserahkan kembali ke Guru untuk mencari tahu jawabnya serta mengaplikasikannya di kelas.

Berdasarkan hal di atas, saya memiliki hanya sedikit ke-optimisan bahwa lulusan dari pendidikan dasar dan menengah memiliki keterampilan berpikir kreatif sebagai akibat dari pembelajaran di sekolah.

Adanya Pendidikan Kreatifitas bagi para Guru, mungkin merupakan suatu solusi. Ini diberikan kepada para calon Guru dan juga kepada Guru yang sudah aktif mengajar, dan disesuaikan dengan bidang ajarnya. Kreatifitas dalam pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang mampu berpikir kreatif jangan sekedar menjadi materi sisipan yang disisipkan ke materi ajar lainnya. Dia harus berdiri sendiri agar dibahas, dipelajari, diteliti secara lebih mendalam.
Berharap, dapat diaplikasikan secara nyata. Yandri Soeyono 5:05 AM Indonesia

Pendidikan Kreatifitas, Refleksi Perjalanan ke Pinusan Kragilan

5:05 AM

Yandri Soeyono

Mathematics and Education

Pecobaan dengan Geogebra

Kisi-kisi SIM PKB Semua Kelas Semua Mapel

Modul SIM PKB Matematika SMA 2017

Modul SIM PKB Matematika SMP 2017

Membangun Trust Dalam Peraturan Kita

Panduan Registrasi Bagi Guru di SIM PKB

Panduan Verval Data Guru Di SIM PKB 2017

Panduan Membuat Komunitas Di SIM PKB Bagi Operator Dinas

Panduan Melengkapi Data Komunitas Guru Bagi Ketua Komunitas

Kelola Komunitas POKJA GTK Kemdikbud

Panduan Menambah Anggota Komunitas Di SIM PKB

Panduan Menambah Peserta Ke Kelas Diklat Di SIM PKB

Ini Sikap PGRI Terhadap PP No. 19 Tahun 2017, Salut!

Unduh PP No. 74 Tahun 2008 dan PP No. 19 Tahun 2017 tentang Guru

Draf Permendikbud tentang Asosiasi Guru Mata Pelajaran Ditolak PGRI

Pendidikan Kreatifitas, Refleksi Perjalanan ke Pinusan Kragilan

Popular Posts

Visitor

Blog Archive

Labels